Anggaran MBG Akan Dihitung Ulang Setelah Korupsi Dadan CS, Pemerintah Sisir dari Motor Listrik hingga Insentif Rp6 Juta Per Hari

JAKARTA, incaberita.co.id – Anggaran MBG akan dihitung ulang. Pemerintah secara resmi mengumumkan hal itu pada Kamis 11 Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pernyataan tersebut usai rapat koordinasi Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta. Menurutnya pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan riil program untuk memastikan efisiensi berjalan secara cermat.

Selain itu, anggaran MBG akan dihitung ulang ini muncul di tengah dua tekanan besar sekaligus. Pertama, kasus korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana cs yang sudah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung. Kedua, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus menjaga kesehatan fiskal APBN 2026. Oleh karena itu, proses hitung ulang ini bukan sekadar efisiensi angka, tapi juga merupakan pembenahan tata kelola program dari akar masalahnya.

Anggaran MBG Akan Dihitung Ulang, Ini Kronologi Perubahannya

Sumber gambar : jabarplus.id

Untuk memahami mengapa anggaran MBG perlu dihitung ulang lagi, perlu dilihat perjalanan angka yang sudah berubah beberapa kali sejak awal 2026.

Pada awal tahun 2026, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Angka itu merupakan lonjakan besar yakni naik 96 persen dari anggaran 2025 sebesar Rp171 triliun. Pagu sebesar itu bahkan sebagian besar bersumber dari pengalihan anggaran pendidikan yang jumlahnya mencapai hampir separuh alokasi pendidikan nasional.

Namun demikian, pada Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan efisiensi. Anggaran MBG dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Pemangkasan senilai Rp67 triliun itu dilakukan sebagai bagian dari strategi penghematan APBN yang lebih luas.

Kini angka Rp268 triliun pun ternyata bukan angka final. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Rp268 triliun masih bersifat sementara. Ada potensi efisiensi lebih lanjut yang masih dalam proses perhitungan oleh pemerintah.

MBG Dihitung Ulang Dipicu Korupsi Dadan CS yang Sudah Jadi Tersangka

Salah satu pemicu terkuat mengapa anggaran MBG akan dihitung ulang adalah terbongkarnya kasus korupsi di internal BGN. Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 resmi menetapkan Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya sebagai tersangka korupsi penyimpangan tata kelola program MBG.

Modus korupsinya sangat mengkhawatirkan. Yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka diduga meraup insentif miliaran rupiah setiap harinya dari pengelolaan dapur MBG. Selain itu, ditemukan pengadaan bermasalah senilai sekitar Rp1 triliun berupa 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci yang tidak ada kaitannya dengan program gizi.

Akibatnya pemerintah kini harus menyisir ulang seluruh pengeluaran MBG dari hulu ke hilir. Setiap rupiah yang mengalir keluar dari pos anggaran program ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan.

MBG Dihitung Ulang, Ini yang Disisir dari Motor Listrik hingga Insentif

Prasetyo Hadi merinci apa saja yang menjadi objek evaluasi dan penataan ulang dalam program MBG. Pertama adalah pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun dan sudah menjadi bagian dari kasus korupsi yang sedang ditangani Kejagung.

Kedua adalah insentif untuk dapur MBG atau SPPG yang nilainya mencapai Rp6 juta per hari per dapur. Dengan lebih dari 29.000 dapur yang aktif, total insentif yang mengalir ke dapur-dapur itu setiap harinya sangat besar. Pemerintah ingin memastikan setiap dapur yang menerima insentif itu benar-benar beroperasi sesuai standar dan melayani penerima manfaat yang tepat.

Ketiga adalah verifikasi ulang sasaran penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi MBG benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan dan tidak ada kebocoran ke pihak yang tidak berhak.

Refocusing ke Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga melakukan perubahan besar pada target penerima manfaat program MBG. Dalam dua pekan ke depan, distribusi program akan difokuskan ulang kepada kelompok yang paling rentan secara gizi.

Kelompok yang menjadi prioritas utama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang disebut kelompok 3B. Kelompok ini dipilih karena secara ilmiah memiliki kebutuhan gizi paling kritis dan dampak intervensi gizi pada kelompok ini paling signifikan terhadap kualitas generasi berikutnya.

Selain itu, distribusi ke sekolah-sekolah juga akan dikurangi bagi lembaga pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Evaluasi terhadap sekolah penerima dilakukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau siswa yang membutuhkan dan bukan sekadar formalitas administrasi.

Menkeu Purbaya: Angka Masih Dihitung, Ikuti Keputusan Presiden

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal yang sangat jelas soal nasib anggaran MBG ke depan. Saat ditemui di Kompleks DPR RI Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026, Purbaya menyatakan pihaknya siap menjalankan apapun arahan Presiden Prabowo terkait perubahan anggaran ini.

Purbaya memang belum menyebut angka pasti hasil akhir hitung ulang ini. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu kepala lembaga yang baru memimpin BGN, Nanik S. Deyang, memberikan gambaran teknis yang lebih lengkap. Dari kepala BGN baru itulah penjelasan soal kebutuhan riil program akan datang secara resmi.

Prasetyo menambahkan bahwa proses ini membutuhkan waktu yang cukup untuk dilakukan dengan benar. Setelah semua data terkumpul dan tata kelola sudah dibenahi, barulah angka final bisa ditetapkan. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian evaluasi ini rampung dalam waktu kurang dari empat pekan.

Realisasi Baru Rp75 Triliun, Program Tetap Jalan Meski Dievaluasi

Di tengah proses hitung ulang anggaran MBG yang sedang berlangsung, program tetap terus berjalan. Catatan keuangan per akhir April 2026 menunjukkan bahwa dana yang sudah keluar dari kas negara untuk program ini baru menyentuh angka Rp75 triliun. Dibandingkan dengan pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun, angka itu baru setara dengan sekitar seperlima dari total alokasi. Artinya lebih dari tiga perempat anggaran masih belum terserap dan justru menjadi ruang yang bisa dioptimalkan.

Per 24 Mei 2026, program MBG sudah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.225 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. BGN menegaskan program tidak akan berhenti dan akan terus berjalan selama proses evaluasi dan penataan berlangsung.

BGN juga menegaskan bahwa informasi soal pemangkasan yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya akurat. Anggaran resmi BGN yang tercantum dalam APBN 2026 sejak awal adalah Rp268 triliun. Adapun Rp335 triliun yang sering disebut sebelumnya mencakup dana cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memang tidak langsung masuk ke pagu BGN.

Penutup: MBG Dihitung Ulang, Kesempatan Berbenah yang Tidak Boleh Disia-siakan

Anggaran MBG akan dihitung ulang adalah berita yang seharusnya disambut positif. Bukan karena program ini gagal, tapi karena pemerintah memilih menghitung dengan lebih cermat daripada terus mengucurkan uang tanpa kepastian.

Korupsi Dadan cs sudah memberikan pelajaran yang sangat mahal. Miliaran rupiah mengalir ke yayasan terafiliasi setiap harinya. Motor listrik senilai Rp1 triliun dibeli tanpa kejelasan fungsinya bagi program gizi. Jika proses hitung ulang ini berhasil menutup semua celah itu dan memastikan setiap rupiah anggaran MBG benar-benar sampai ke piring makan anak-anak Indonesia yang membutuhkan, maka penataan ini adalah langkah yang tepat dan harus didukung penuh.

Eksplorasi lebih dalam Tentang topik: Lokal

Cobain Baca Artikel Lainnya Seperti : Demo Mahasiswa Berlanjut 15 Juni 2026, 5.955 Polisi Diterjunkan dan Perwakilan Akhirnya Bertemu Gibran di Istana