August 24, 2026

INCABERITA

Jelajahi Kabar Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini.

Prabowo Tinjau Karhutla di Kalimantan Barat, Presiden Pimpin Langsung Penanganan Kebakaran dan Minta Operasi Dipercepat

Dari Lanud Supadio hingga Lokasi Kebakaran, Prabowo Tinjau Karhutla dan Periksa Langsung Penanganan di Kalimantan Barat

KALIMANTAN BARAT, incaberita.co.id – Prabowo Tinjau Karhutla menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto terbang langsung ke Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026, untuk melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan sekaligus memimpin penanganan di lapangan.

Kunjungan itu berlangsung saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai meningkat di beberapa wilayah Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden turun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi sekaligus memastikan upaya penanganan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. Sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan jajaran TNI dan Polri agar terlibat langsung dalam penanggulangan kebakaran yang melanda empat provinsi terdampak.

Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Usai rapat, Presiden melanjutkan agenda dengan meninjau secara langsung area yang terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Prabowo Tinjau Karhutla Langsung di Desa Limbung

Prabowo Tinjau Karhutla di Kalimantan Barat, Presiden Pimpin Langsung Penanganan Kebakaran dan Minta Operasi Dipercepat

Sumber gambar : wartacyber.com

Lokasi yang dikunjungi Presiden berada di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Berdasarkan dokumentasi Sekretariat Presiden, Prabowo meninjau langsung area terdampak yang masih dipenuhi asap. Ia menyusuri kawasan tersebut untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mengecek beberapa titik yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan.

Petugas di lapangan masih melakukan pembasahan dan pemadaman terhadap sisa api. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi lahan, efektivitas pemadaman, dan kebutuhan tambahan yang diperlukan tim lapangan.

Kunjungan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui laporan administratif. Presiden memilih melihat situasi di lapangan setelah sebelumnya menerima pembaruan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan unsur terkait lainnya.

Presiden Pimpin Rapat Penanganan Karhutla di Kalbar

Sebelum turun ke lokasi, Presiden Prabowo memimpin rapat koordinasi di Posko Satgas Udara Lanud Supadio.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas perkembangan titik panas, wilayah rawan, kondisi kabut asap, kesiapan personel, pemadaman darat, dukungan udara, serta kebutuhan operasi modifikasi cuaca.

Prabowo meminta para pimpinan kementerian dan lembaga memberikan pembaruan langsung mengenai situasi. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam agenda tersebut, Kalimantan Barat masih mencatat ratusan hotspot berkepercayaan tinggi dan ribuan hotspot kategori menengah.

Rapat itu menjadi dasar bagi Presiden untuk menentukan langkah lanjutan sebelum meninjau titik kebakaran secara langsung.

Karhutla di Kalimantan Sempat Meningkat Tajam

Kunjungan Prabowo Tinjau Karhutla dilakukan setelah terjadi peningkatan signifikan jumlah hotspot di Kalimantan.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem SiPongi milik Kementerian Kehutanan, hingga 19 Agustus 2026 tercatat:

  • 259 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat;
  • 242 hotspot di Kalimantan Tengah;
  • 17 hotspot di Kalimantan Selatan.

Total hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut mencapai 518 titik, lebih dari empat kali lipat dibanding hari sebelumnya.

Secara kumulatif pada 17–19 Agustus 2026, ketiga provinsi mencatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi. Namun, hotspot bukan berarti jumlah kebakaran secara langsung karena satu kebakaran dapat terdeteksi menjadi beberapa titik panas melalui satelit.

Hotspot Mulai Menurun setelah Operasi Diperkuat

Perkembangan terbaru menunjukkan tren penurunan jumlah titik panas secara nasional.

Kementerian Kehutanan melaporkan penurunan signifikan jumlah hotspot di Indonesia. Pada 19 Agustus 2026 tercatat sebanyak 2.170 titik, kemudian berkurang menjadi 950 titik sehari setelahnya. Artinya, dalam kurun 24 jam jumlah hotspot menyusut sebanyak 1.220 titik atau sekitar 56,2 persen.

Kalimantan Barat mengalami penurunan paling tajam. Jumlah hotspot turun dari 784 titik pada 19 Agustus menjadi 82 titik pada 20 Agustus.

Meskipun angka menunjukkan perbaikan, pemerintah menilai ancaman belum selesai. Kondisi kering, rendahnya curah hujan, dan lahan gambut yang mudah terbakar tetap membuat api berpotensi muncul kembali.

12.880 Personel Gabungan Dikerahkan

Pemerintah mengerahkan kekuatan besar untuk menangani karhutla.

Sebanyak 12.880 personel gabungan dilibatkan dalam operasi terpadu di Kalimantan dan Sumatera. Mereka berasal dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, hingga masyarakat.

Tugas personel meliputi:

  • pemadaman langsung;
  • pembasahan lahan;
  • patroli hotspot;
  • pendinginan area terbakar;
  • penyekatan api;
  • perlindungan permukiman;
  • pemantauan asap;
  • dukungan evakuasi apabila diperlukan.

Pengerahan ribuan personel menunjukkan skala operasi yang cukup besar, terutama karena kebakaran tersebar di beberapa provinsi.

TNI dan Polri Diberi Tugas Langsung oleh Presiden

Sehari sebelum kunjungan ke Kalimantan, Presiden Prabowo telah memberikan penugasan langsung kepada pimpinan TNI dan Polri.

Instruksi tersebut mencakup penanganan karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden meminta agar koordinasi dilakukan secara serentak dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla diperlakukan sebagai operasi lintas lembaga, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kehutanan atau pemerintah daerah.

Presiden sebelumnya juga telah memerintahkan penanganan karhutla secara maksimal dan terkoordinasi karena risiko kebakaran meningkat akibat kondisi kering dan penguatan El Niño.

El Niño Jadi Faktor Risiko Utama

Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama yang memperbesar risiko karhutla tahun ini.

Musim kemarau panjang dan kondisi atmosfer kering menyebabkan vegetasi cepat kehilangan kelembapan. Lahan gambut menjadi lebih rentan terbakar dan api dapat menyebar di bawah permukaan tanah.

Di Kalimantan Tengah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menemukan tinggi muka air gambut di Tumbang Nusa berada sekitar minus 0,99 meter. Angka tersebut jauh di bawah kondisi ideal yang seharusnya berada di atas minus 0,4 meter.

Kondisi gambut kering membuat api sulit dipadamkan karena dapat terus merambat di lapisan bawah tanah meskipun permukaannya terlihat sudah padam.

Operasi Modifikasi Cuaca Dijalankan

Selain pemadaman darat, pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.

Di Kalimantan Barat, OMC dilakukan pada 13–17 Agustus 2026 dengan sembilan sorti penerbangan. Pemerintah memperkirakan volume curah hujan yang dihasilkan mencapai sekitar 10,92 juta meter kubik.

Peluang operasi lanjutan kembali dibuka pada 23–27 Agustus apabila kondisi awan memungkinkan.

Sementara di Kalimantan Tengah, OMC telah dilakukan pada dua periode dengan total 13 sorti penerbangan. Namun, peluang tambahan lebih terbatas karena pertumbuhan awan hujan diperkirakan rendah sampai akhir Agustus.

OMC digunakan sebagai langkah pendukung untuk meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan, bukan sebagai pengganti pemadaman darat.

Kabut Asap Masih Menjadi Ancaman

Karhutla menimbulkan dampak yang lebih luas daripada kebakaran lahan.

Kabut asap dapat memengaruhi:

  • kesehatan masyarakat;
  • jarak pandang;
  • penerbangan;
  • aktivitas sekolah;
  • transportasi darat;
  • kegiatan ekonomi.

Pemerintah menempatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dalam operasi terpadu.

Asap juga menjadi perhatian karena dapat bergerak mengikuti arah angin dan memengaruhi wilayah yang berada cukup jauh dari sumber api.

Pemerintah Periksa Kesiapan Perusahaan Kehutanan

Kementerian Kehutanan juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan di Kalimantan Barat.

Empat perusahaan diperiksa untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, personel, sumber air, serta sistem pengendalian kebakaran. Pemeriksaan dilakukan pada 10–14 Agustus 2026.

Pemerintah menegaskan pemegang izin kehutanan memiliki kewajiban mencegah dan menangani kebakaran di wilayah konsesinya.

Pengawasan dilakukan agar perusahaan tidak hanya memiliki prosedur tertulis, tetapi benar-benar memiliki perangkat yang dapat digunakan ketika api muncul.

Peninjauan Presiden Bukan Berarti Karhutla Sudah Selesai

Kunjungan Prabowo ke Kalimantan Barat tidak berarti kebakaran telah sepenuhnya terkendali.

Meski hotspot mulai turun, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan:

  • musim kemarau belum selesai;
  • curah hujan masih rendah;
  • gambut dalam kondisi kering;
  • titik panas masih terdeteksi;
  • kabut asap masih berpotensi muncul;
  • api dapat kembali menyala di area yang belum benar-benar dingin.

Karena itu, operasi terpadu tetap diperkuat meskipun tren hotspot menunjukkan penurunan.

Mengapa Presiden Turun Langsung?

Kunjungan Prabowo Tinjau Karhutla memiliki tujuan utama memastikan semua unsur pemerintah bekerja dalam satu komando.

Dengan turun langsung, Presiden dapat memperoleh laporan aktual mengenai:

  1. kondisi kebakaran;
  2. kebutuhan personel;
  3. dukungan udara;
  4. kesiapan alat;
  5. kondisi masyarakat;
  6. hambatan operasi;
  7. kebutuhan anggaran dan logistik.

Peninjauan juga memberi tekanan politik dan administratif agar penanganan tidak berjalan lambat.

Dalam konteks bencana besar, kehadiran kepala negara biasanya digunakan untuk mempercepat koordinasi antarinstansi.

Dampak Ekonomi Karhutla Bisa Meluas

Karhutla dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup besar apabila berlangsung lama.

Kebakaran hutan dan lahan dapat memengaruhi perkebunan, transportasi, kesehatan, penerbangan, pendidikan, hingga perdagangan.

Biaya tambahan dapat muncul dari:

  • penanganan kesehatan akibat ISPA;
  • pembatalan atau penundaan penerbangan;
  • kerusakan lahan produktif;
  • terganggunya distribusi barang;
  • operasi pemadaman;
  • kerusakan ekosistem.

Karena itu, pemerintah berupaya mencegah kebakaran berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Kesimpulan

Prabowo Tinjau Karhutla di Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026 untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan cepat dan terkoordinasi.

Presiden lebih dahulu memimpin rapat di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, sebelum turun langsung ke Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Di lokasi tersebut, Prabowo melihat area yang masih diselimuti asap dan memantau proses pemadaman sisa api.

Kunjungan dilakukan setelah karhutla meningkat tajam di sejumlah wilayah Kalimantan. Pada 19 Agustus, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan mencatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi.

Kondisi mulai membaik setelah jumlah hotspot nasional turun sekitar 56,2 persen pada 20 Agustus. Namun, ancaman masih tinggi karena musim kemarau, kondisi gambut kering, dan pengaruh El Niño.

Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan dan menjalankan operasi darat, modifikasi cuaca, patroli, serta pengawasan perusahaan kehutanan.

Dengan demikian, kunjungan Presiden bukan sekadar agenda simbolis. Prabowo Tinjau Karhutla menjadi bagian dari upaya mempercepat operasi, menyatukan koordinasi, dan memastikan kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Eksplorasi lebih dalam Tentang topik: Lokal

Author

Copyright @ 2026 Incaberita. All right reserved