Tunda Danantara: Strategi Pembenahan BUMN atau Sinyal Alarm

SCeritanya bermula awal Mei 2025, saat surat dari Tunda Danantara—lembaga sovereign wealth fund Indonesia yang baru dibentuk—tiba di meja manajemen sejumlah BUMN. Bunyinya tegas: semua RUPS, pengangkatan direksi, aksi korporasi besar seperti akuisisi, merger, bahkan kontrak jangka panjang, harus ditunda dulu.

Dan bukan cuma untuk BUMN induk, tapi juga anak dan cucu perusahaannya.

Sebagai pembawa berita, saya biasanya melihat penundaan seperti ini sebagai bagian dari “pergantian kepemimpinan.” Tapi ini lain. Dampaknya luas. Salah satu manajer BUMN energi besar yang saya hubungi berkata, “Kami sudah siap ekspansi, negosiasi dengan partner global udah jalan… tiba-tiba diminta brake.”

Saya jadi ingat satu obrolan dengan mantan komisaris BUMN (yang minta namanya disamarkan), “Kalau ada penundaan masif seperti ini, biasanya ada grand design yang sedang digambar ulang.”

Lalu pertanyaannya: gambar siapa?

Apa Itu Danantara, dan Kenapa Ia Jadi Aktor Baru yang Sangat Kuat?

Image Source: Fajar.co.id

Sebelum bahas dampak, kita perlu paham siapa pemain baru ini.

Tunda Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah sovereign wealth fund (SWF) baru milik Indonesia. Resmi dibentuk Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, Danantara diposisikan sebagai motor pengelolaan investasi nasional dan transformasi aset-aset negara.

Singkatnya, dia adalah “CEO besar”-nya BUMN-BUMN Indonesia.

Kalau Indonesia punya harta nasional berupa perusahaan dan lahan strategis, maka Tunda Danantara ditugaskan untuk:
✅ mengelola
✅ menumbuhkan nilai
✅ dan mengatur ulang strukturnya agar lebih produktif

Rosan Roeslani, eks Dubes AS dan tokoh bisnis senior, ditunjuk langsung menjadi CEO pertamanya.

Dalam pidato peluncuran, Rosan bilang:

“Kami ingin menciptakan BUMN yang efisien, berintegritas, dan profesional. Tapi sebelum bangun menara baru, kita harus cek pondasinya.”

Surat tunda RUPS? Itulah bentuk pengecekan pondasi itu.

Kenapa Semua Harus Ditunda? Ini Alasan Resmi (dan yang Tersirat)

🧾 Penjelasan Resmi dari Danantara

• Agar pemilihan direksi dan komisaris BUMN lebih selektif.

• Ingin memastikan meritokrasi, bukan politisasi.

• Memberikan waktu evaluasi menyeluruh terhadap seluruh struktur holding.

Surat dengan nomor S-027/DI-BP/V/2025 menyebut bahwa semua penunjukan personel strategis harus mendapat kajian dan restu Danantara terlebih dahulu.

🔍 Tapi di balik itu…

Ada juga narasi bahwa Tunda Danantara ingin menghentikan “warisan lama” dari sistem manajemen BUMN, terutama yang disebut-sebut rentan terhadap lobi politik dan nepotisme. Beberapa pengamat bahkan menyebut ini sebagai “pembersihan senyap.”

Tapi perlu diingat:
🛑 Transparansi dan komunikasi publik dari Danantara masih minim.
📉 Sejumlah aksi korporasi yang tertunda bisa memengaruhi performa tahunan BUMN.

Anekdot: Salah satu startup agritech yang bekerja sama dengan BUMN pangan besar terpaksa menahan ekspansi mereka karena MoU yang harusnya diteken bulan ini ikut tertahan.

Reaksi Beragam: Antara Harapan Baru dan Kekhawatiran Lama

🎯 Pihak yang Mendukung

• Pelaku pasar yang ingin BUMN lebih profesional.

• Kalangan muda yang berharap meritokrasi menggantikan “orang dalam.”

• Investor asing yang suka tata kelola tegas.

Seorang analis dari EastBridge Capital bahkan bilang,

“Jika ini dijalankan serius, Tunda Danantara bisa jadi Temasek versi Indonesia.”

😬 Pihak yang Khawatir

• Manajemen BUMN yang merasa lumpuh secara operasional.

• Buruh BUMN yang takut PHK besar-besaran dengan alasan efisiensi.

• Aktivis anti-korupsi yang khawatir Danantara terlalu powerful tanpa pengawasan.

Di Twitter, tagar #TundaDanantara sempat trending karena banyak netizen mengkritik keterbukaan informasi soal siapa yang diangkat, kenapa proyek tertunda, dan apa metrik evaluasinya.

Legalitas dan Tantangan: Apakah Tunda Danantara Bisa Dikritisi?

Salah satu kontroversi terbesar justru datang dari aspek legal:

• UU Cipta Kerja memungkinkan aset negara dialihkan ke SWF.

• BPK dan KPK tidak otomatis bisa mengaudit Danantara, kecuali diminta oleh DPR.

Artinya?
Transparansi dan check-and-balance terhadap Tunda Danantara harus dibangun lewat tekanan publik dan media.

Sejumlah akademisi hukum sudah menggugat ke MK soal legalitas dan independensi lembaga ini.

Anekdot: Seorang teman pengacara bilang, “Ini kayak kita nitip rumah ke tetangga, tapi dia bisa renovasi tanpa wajib kasih laporan ke kita tiap bulan.”

Apa Dampaknya ke Depan? Ekonomi, Politik, dan Kepercayaan Publik

Dari sisi ekonomi:

• Beberapa BUMN mungkin kehilangan momentum proyek besar.

• Tapi dalam jangka panjang, jika sistem Danantara sukses, kita bisa punya BUMN-BUMN sekelas global.

Dari politik:

• Prabowo berani ambil risiko dengan memberi Tunda Danantara otoritas besar.

• Tapi kalau tak diawasi, ini bisa jadi “Presiden Bayangan” dalam urusan bisnis negara.

sisi publik:

• Jika proses ini transparan, bisa jadi titik balik kepercayaan rakyat pada BUMN.

• Tapi kalau gelap, bisa memicu skeptisisme baru.

Penutup: Tunda Bukan Berarti Gagal, Tapi Harus Disertai Penjelasan

Langkah tunda RUPS dan aksi korporasi oleh Danantara adalah sebuah gebrakan besar dalam reformasi ekonomi nasional.

Tapi sebesar apa pun niat baiknya, publik tetap berhak tahu:

• Siapa yang diseleksi?

• Proses evaluasinya seperti apa?

• Apa dampaknya ke keuangan negara?

• Dan—yang paling penting—bagaimana partisipasi rakyat bisa ikut mengawasi?

Di tengah euforia pembentukan lembaga besar, semangat check-and-balance tidak boleh hilang. Karena seperti kata pepatah: “Kekuasaan yang besar, harus disertai tanggung jawab yang besar.”

Tunda Danantara bisa jadi harapan baru ekonomi Indonesia—kalau dijalankan bukan cuma dengan niat baik, tapi juga dengan transparansi dan akuntabilitas yang nyata.

Baca Juga Artikel dari: Vaksin TBC Bill Gates: Mengapa Indonesia Dipilih Sebagai Lokasi

Baca Juga konten dengan Artikel Terkait Tentang: Lokal