Presiden Prabowo Resmi Tetapkan 4 Pulau Disengketakan Sebagai Wilayah Sah Aceh

JAKARTA, incaberita.co.id – Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari Jakarta. Presiden Prabowo resmi menetapkan empat pulau yang selama ini disengketakan sebagai bagian sah dari wilayah Aceh. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di kawasan yang sebelumnya menjadi titik ketegangan.

Keputusan Presiden Prabowo Terkait Wilayah Sah Aceh

Sumber gambar : Sukabumi Update.com

Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka menyatakan bahwa penetapan ini dilakukan setelah kajian panjang yang melibatkan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah Aceh. Keputusan ini pun telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani dan berlaku efektif sejak 15 Juni 2025.

“Kami telah memastikan bahwa keempat pulau ini, berdasarkan sejarah, budaya, dan hukum, merupakan bagian tak terpisahkan dari Aceh. Kami harus menegaskan kedaulatan wilayah Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Empat Pulau yang Kini Diakui sebagai Wilayah Sah Aceh

Empat pulau yang resmi ditetapkan sebagai wilayah Aceh antara lain:

• Pulau Mangkir Gadang
• Pulau Mangkir Ketek
• Pulau Lipan
• Pulau Panjang

Sebelumnya, keempat pulau ini menjadi subjek sengketa wilayah administratif antara Aceh dan Sumatera Utara, bahkan sempat menarik perhatian internasional karena letaknya yang strategis di wilayah perairan barat Indonesia.

Sambutan Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Presiden Prabowo

Masyarakat Aceh menyambut gembira keputusan ini. Tokoh masyarakat, akademisi, hingga tokoh adat menyatakan bahwa penetapan ini adalah bentuk keadilan historis yang akhirnya ditegakkan. Pemerintah daerah juga langsung bergerak untuk menyesuaikan dokumen administratif dan memperkuat infrastruktur pemerintahan di keempat pulau tersebut.

“Kami merasa didengar. Ini bukan hanya soal wilayah, tapi soal harga diri rakyat Aceh,” ujar salah satu tokoh adat Aceh dalam wawancara lokal.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa proses transisi administrasi akan berjalan secara damai dan terkoordinasi, tanpa mengganggu kehidupan masyarakat di pulau-pulau tersebut.

Penetapan Pulau Sengketa oleh Presiden Prabowo dan Implikasi Kedaulatan

Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan nasional. Pulau-pulau kecil dan terpencil sering kali menjadi titik rawan konflik, baik antar daerah maupun melibatkan negara lain. Dengan penetapan resmi ini, maka wilayah Indonesia semakin jelas batasnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan wilayah perbatasan, termasuk dengan membangun pos keamanan terpadu dan meningkatkan layanan publik. Hal ini menjadi prioritas dalam pemerintahan barunya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

Dasar Hukum Penetapan 4 Pulau Sebagai Wilayah Sah Aceh

Dari sisi hukum, keempat pulau tersebut telah memiliki dokumen historis yang menunjukkan keterkaitannya dengan Aceh sejak zaman Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam berbagai peta kolonial Belanda dan dokumen pemerintahan masa lalu, pulau-pulau ini masuk dalam administrasi Aceh. Bahkan, beberapa ritual adat dan budaya lokal yang berlangsung di pulau-pulau itu memiliki akar kuat dari kebudayaan Aceh.

Dari sudut pandang hukum tata negara, penetapan ini mempertegas prinsip otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Respon Netizen terhadap Keputusan Presiden Prabowo Soal Pulau Aceh

Tak butuh waktu lama, kabar ini menjadi viral di media sosial. Tagar #4PulauUntukAceh dan #PresidenPrabowo trending di berbagai platform. Netizen memberikan dukungan serta harapan agar pemerintah terus konsisten menjaga kedaulatan dan tidak tunduk pada tekanan apapun.

Sejumlah aktivis juga mengingatkan agar pengakuan wilayah ini tidak hanya bersifat simbolik, tapi dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup warga di pulau-pulau tersebut.

Peran Strategis 4 Pulau Wilayah Sah Aceh dalam Ekonomi dan Keamanan

Pulau-pulau tersebut berada di jalur pelayaran internasional dan memiliki potensi besar untuk sektor perikanan dan pariwisata. Penetapan ini membuka peluang besar bagi Aceh untuk meningkatkan ekonomi Lokal yang sebelumnya kurang tergarap akibat status hukum yang tidak jelas.

Pemerintah pusat juga akan menggandeng investor dan BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Harapan Presiden Prabowo untuk Masa Depan Wilayah Aceh

Langkah ini diharapkan menjadi awal dari penyelesaian sengketa wilayah lainnya di Indonesia secara damai dan berlandaskan hukum. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendekatan dialog dan data historis akan menjadi cara utama dalam menyelesaikan persoalan wilayah.

“Kita tidak boleh membiarkan satu inci pun wilayah negara kita tak terurus atau disengketakan. Ini soal generasi masa depan,” tegas Presiden Prabowo.

Pemerintah juga akan terus menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat, untuk memastikan implementasi keputusan ini berjalan lancar.

Penutup: Presiden Prabowo dan Komitmen atas Wilayah Sah Aceh

Presiden Prabowo resmi menetapkan 4 pulau disengketakan sebagai wilayah sah Aceh, dan ini bukan hanya keputusan administratif, melainkan perwujudan nyata kedaulatan bangsa. Di tengah arus globalisasi dan dinamika geopolitik, keputusan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tegas dan berdaulat.

Dengan kehadiran pembangunan dan perhatian terhadap masyarakat Lokal, keempat pulau tersebut diharapkan menjadi contoh sukses dalam integrasi wilayah dan pembangunan berkelanjutan.

Langkah ini tentu layak diapresiasi, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap jengkal tanah air ini adalah warisan yang harus dijaga bersama.

Bacalah artikel lainnya : Mulai Agustus 2025, WNI Bisa Transaksi di Jepang Pakai QRIS!