Dahlan Iskan Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan dan Penggelapan
JAKARTA, incaberita.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur secara resmi menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Keputusan tersebut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-8 yang dirilis pada 7 Juli 2025 dan ditujukan kepada pelapor Rudy Ahmad Syafei Harahap, yang sebelumnya melaporkan kasus ini pada 13 September 2024.
Tak hanya Dahlan, mantan Direktur Jawa Pos, Nany Widjaja, juga turut dijerat sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Penetapan keduanya merupakan hasil dari gelar perkara yang dilangsungkan oleh Ditreskrimum pada 2 Juli 2025.
Dugaan Pemalsuan dan Penggelapan yang Menjerat Dahlan Iskan
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dan penggelapan dalam jabatan. Dugaan tersebut mengacu pada Pasal 263 dan/atau Pasal 374 KUHP. Juga dikaitkan dengan Pasal 327 dan/atau Pasal 55 KUHP.
Dokumen resmi yang ditandatangani AKBP Arief Vidy, Kasubdit I Ditreskrimum Polda Jatim, menyebutkan adanya cukup bukti. Berdasarkan itu, Dahlan Iskan dan Nany Widjaja ditetapkan sebagai tersangka.
Laporan dari Rudy Ahmad Syafei Harahap memunculkan dugaan kuat. Dahlan dan Nany diduga memanipulasi dokumen serta menyalahgunakan wewenang saat menjabat di lembaga media.
Proses Hukum dan Rencana Pemeriksaan Lanjutan
Seiring ditingkatkannya status hukum mereka, Dahlan dan Nany direncanakan akan kembali dipanggil oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Langkah ini bertujuan untuk menyempurnakan berkas penyidikan serta memperjelas aspek hukum dalam kasus tersebut.
Sumber Gambar : News Republika
Menurut AKBP Arief Vidy, kehadiran kedua tersangka sangat penting dalam proses klarifikasi dan penguatan alat bukti yang akan digunakan dalam proses selanjutnya.
Reaksi Publik dan Implikasi Hukum
Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka menimbulkan berbagai tanggapan dari publik, terutama dari komunitas media dan pengamat hukum. Dahlan yang dikenal luas sebagai eks Menteri BUMN dan tokoh pers nasional, kini menjadi pusat perhatian dalam sorotan hukum.
Kasus ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam ranah publik serta membuka ruang refleksi terhadap tata kelola lembaga media dan perusahaan milik negara yang pernah dipimpinnya. Penanganan yang profesional dan terbuka menjadi harapan besar masyarakat agar kepercayaan terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Temuan Terbaru Kematian Diplomat ADP: Polisi Dalami Penyebab
