Pengesahan RKUHAP—Tonggak Reformasi Hukum Acara Pidana

incaberita.co.id  —  Pengesahan RKUHAP menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan hukum Indonesia modern. Evaluasi terhadap kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kelemahan KUHAP lama yang sudah berusia lebih dari empat dekade. Dalam suasana politik dan sosial yang telah berubah drastis, kebutuhan untuk memperbarui struktur hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. RKUHAP hadir sebagai jawaban atas beragam persoalan fundamental yang selama ini menghambat efektivitas sistem peradilan pidana.

Pada saat yang sama, pengesahan RKUHAP memicu diskursus publik yang sangat dinamis. Sayangnya, diskursus tersebut lebih banyak digerakkan oleh potongan informasi singkat yang tersebar cepat melalui media sosial. Ketika narasi yang berkembang lebih dipengaruhi oleh emosi ketimbang pemahaman normatif, potensi misinterpretasi meningkat tajam. Fenomena ini memperlihatkan tantangan komunikasi publik dalam era digital.

Karena itu, pemaknaan pengesahan RKUHAP tidak cukup dilakukan dengan membaca sekilas potongan pasal yang viral, tetapi melalui pemahaman utuh atas struktur normatif yang diperkenalkan. Dengan perspektif demikian, publik dapat menilai bahwa banyak aturan baru di dalamnya justru memperkuat perlindungan hak prosedural warga negara.

Pergeseran Persepsi Publik dalam Ekosistem VoCo

Dalam lanskap digital saat ini, respons publik terhadap Pengesahan RKUHAP banyak dipengaruhi oleh konsep velocity of communication (VoCo), yaitu percepatan penyebaran informasi yang melampaui kemampuan publik untuk melakukan verifikasi. Dalam kerangka VoCo, sebuah potongan teks bisa berubah menjadi ancaman hanya dalam hitungan menit, tanpa sempat dianalisis secara utuh.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dalam memahami kebijakan hukum bukan berada pada substansi kebijakan itu sendiri, tetapi pada bagaimana informasi tersebut direproduksi dalam ruang digital. Banyak kritik yang sebenarnya memiliki dasar akademik valid justru tersamarkan oleh narasi emosional yang jauh lebih cepat viral.

Literasi hukum menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Tanpa kemampuan membaca konteks, publik akan terus berada dalam lingkaran kesalahpahaman. Oleh sebab itu, negara, media, dan masyarakat digital harus mulai membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan rasional.

Substansi Pembaruan Normatif dalam RKUHAP

Salah satu poin penting dari Pengesahan RKUHAP adalah penguatan hak tersangka sejak tahap awal proses penyidikan. Peran penasihat hukum kini ditegaskan lebih jelas agar tidak ada tindakan upaya paksa yang dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini menjadi koreksi penting terhadap praktik-praktik hukum yang selama ini rawan penyimpangan.

Sumber Gambar : Kompas.id

RKUHAP juga menata ulang mekanisme praperadilan agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara lebih optimal. Selain itu, standardisasi penahanan menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan warga negara. Melalui ketentuan baru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tindakan aparat hukum memiliki dasar yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Modernisasi hukum acara, termasuk penyelarasan dengan perkembangan teknologi, menunjukkan bahwa negara sedang berupaya menyesuaikan diri dengan standar peradilan kontemporer. Reformasi ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi fondasi bagi terwujudnya peradilan yang lebih adil dan manusiawi.

Tantangan Komunikasi Publik setelah Pengesahan RKUHAP

Meskipun keputusan legislasi telah diambil, tantangan besar muncul dari bagaimana pemerintah dapat menjelaskan substansi Pengesahan RKUHAP kepada masyarakat luas. Dalam era VoCo, akurasi informasi tidak boleh berjalan lebih lambat daripada narasi viral. Apabila pemerintah hanya mengutamakan argumentasi formal tanpa strategi komunikasi yang efektif, maka potensi miskonsepsi akan tetap tinggi.

Kebijakan publik—termasuk hukum acara pidana—tidak hanya harus benar secara normatif, tetapi juga harus dapat dipahami publik secara benar. Tanpa pemahaman tersebut, resistensi sosial akan terus berlangsung, meskipun isi kebijakan sebenarnya memberikan keuntungan bagi warga.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga negara, akademisi, media, dan komunitas digital dalam menghadirkan penjelasan yang komprehensif namun mudah dipahami. Transparansi dan edukasi menjadi kunci untuk menghindari disinformasi yang kerap muncul dalam proses reformasi hukum.

Pengesahan RKUHAP dalam Kerangka Reformasi Demokrasi Prosedural

Reformasi hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari penguatan demokrasi prosedural. Pengesahan RKUHAP memperlihatkan bahwa negara berupaya menyediakan instrumen hukum yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Upaya ini merupakan bagian dari perjalanan panjang reformasi hukum Indonesia, yang dimulai sejak era reformasi dan terus berlanjut hingga kini.

Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan baru, tetapi oleh pemahaman bersama mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang diskusi yang rasional, di mana kritik dibangun berdasarkan informasi yang utuh dan representatif, bukan potongan narasi yang fragmentaris.

Dengan demikian, pembaruan yang dibawa RKUHAP seyogianya diterima sebagai langkah maju dalam membangun peradilan pidana yang lebih adil. Tanggung jawab berikutnya adalah memastikan implementasi yang konsisten di lapangan.

Menuju Ekosistem Pemahaman Hukum yang Lebih Rasional

Setelah Pengesahan RKUHAP, tugas besar bagi seluruh pemangku kepentingan adalah membangun lingkungan komunikasi yang memungkinkan publik memahami hukum secara rasional. Tanpa itu, diskursus hukum akan terus berada dalam persimpangan antara fakta, ketakutan, dan disinformasi.

Kebijakan hukum apa pun, termasuk RKUHAP, akan selalu rentan disalahpahami jika tidak dikomunikasikan dengan cermat. Oleh sebab itu, pembentukan ekosistem literasi hukum harus dijadikan prioritas. Upaya ini dapat dimulai dari institusi pendidikan, media arus utama, hingga komunitas digital.

Jika ruang dialog dapat dibangun secara konstruktif, maka reformasi hukum acara pidana yang diinisiasi pemerintah akan dipahami sebagai langkah strategis untuk memperkuat keadilan prosedural dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang  lokal

Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Hari Raya Galungan 19 Nov 2025, Simak Rangkaian Acaranya!