Pengembalian Uang Kuota Haji, Khalid Basalamah Serahkan ke KPK
JAKARTA, incaberita.co.id — Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 kembali mencuat setelah adanya Pengembalian Uang Kuota Haji dari Ustaz Khalid Basalamah kepada KPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pengembalian dana tersebut.
“betul ada pengembalian uang, tetapi jumlahnya baru akan di update nanti berapa yang dikembalikan” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
Khalid Basalamah Jelaskan Proses Pengembalian Uang Kuota Haji
Dalam sebuah wawancara podcast, Khalid Basalamah mengaku telah menyerahkan seluruh dana yang dipungut dari jamaah terkait kuota tambahan.
“Teman-teman KPK sudah saya sampaikan semua ini. Mereka bilang, ‘Ustaz, yang ini 4.500 kali sekian jamaah kembalikan ke negara.’ Oke. Yang 37 ribu juga dikembalikan ke negara” ungkapnya.
Sumber Gambar : Okezone News
Total dana yang dikembalikan mencapai USD 4.500 × 118 jamaah ditambah USD 37.000. Khalid menambahkan,
“Saya ingin publik tahu bahwa saya tidak menyimpan sepeserpun. Saya sadar uang ini hak jamaah dan negara, maka wajib saya kembalikan”
Pengembalian Uang Kuota Haji dan Fasilitas yang Tidak Sesuai Janji
Khalid menjelaskan bahwa jamaahnya awalnya berangkat melalui jalur furoda. Namun kemudian muncul tawaran dari PT Muhibbah untuk kuota tambahan dengan iming-iming maktab VIP lebih dekat ke Jamarat.
“Ditawarkanlah maktab VIP zona A, zona B. Itu yang membuat kami tertarik”
kata Khalid. Sayangnya, fasilitas tersebut tidak sesuai janji. Awalnya dijanjikan maktab 111, tetapi kemudian dialihkan ke maktab 115. Bahkan tenda yang disiapkan sudah dipakai pihak lain.
“Kami merasa ditipu, apalagi setelah tahu ternyata visa itu seharusnya gratis, tapi jamaah tetap diminta bayar USD 4.500 per orang”ujar Khalid.
Salah satu jamaah, H. Zulkifli, menambahkan, “Kami hanya ingin ibadah tenang. Saat tahu dana kami dikembalikan ke KPK, kami merasa sedikit lega meski pengalaman pahit tetap ada”
KPK Dalami Kasus Terkait dan Mekanismenya
KPK kini mendalami mekanisme keberangkatan jamaah Khalid menggunakan kursi tambahan. Budi Prasetyo menjelaskan,
“Penyidik ingin tahu bagaimana proses perpindahan dari furoda ke haji khusus, siapa yang terlibat, dan bagaimana mekanismenya di lapangan” Khalid sendiri diperiksa sekitar 7,5 jam di Gedung KPK.
Kasus ini juga menyeret pihak lain, termasuk biro travel dan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Seorang akademisi hukum, Prof. Lina Astuti, berpendapat, “Pengembalian Uang Kuota Haji penting sebagai langkah awal, tapi penegakan hukum harus tetap berjalan untuk memberi kepastian dan efek jera”
Kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus ini 2024 ini diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun, menjadikannya salah satu kasus besar dalam sejarah penyelenggaraan ibadah di Indonesia.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Gebrakan Kemenkeu Guyur 200T, Purbaya Optimistis Ekonomi Meningkat!
