Evaluasi Tunjangan DPR di Sorot, Fraksi Siap Lakukan Perubahan
JAKARTA, incaberita.co.id — Evaluasi Tunjangan DPR mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni. Ia menyatakan setuju dilakukan evaluasi secara total terhadap tunjangan yang diterima anggota DPR RI. Menurutnya, langkah ini penting untuk menanggapi kritik publik, terutama setelah besarnya tunjangan menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar-besaran.
Sahroni juga menegaskan bahwa seluruh gaji dan tunjangan yang diterimanya selama ini telah dikembalikan kepada masyarakat. Ia bahkan menambahkan kutipan yang unik,
“Bagi saya, setiap rupiah yang saya terima dari rakyat harus kembali menjadi manfaat bagi mereka. Bahkan jika kebijakan tunjangan berubah, komitmen ini tidak akan goyah” ungkapnya dengan tegas.
Sikap Fraksi Golkar Terhadap Evaluasi Tunjangan DPR
Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pihaknya siap jika Evaluasi Tunjangan DPR dilakukan, bahkan menyebut bahwa Golkar akan menjadi contoh dalam menjalankan rekomendasi yang muncul dari proses evaluasi tersebut. Ia memandang saat ini adalah momen yang tepat untuk berintrospeksi dan merefleksikan sikap para anggota DPR.
Sumber Gambar : DetikNews
“Ini saatnya kita menatap cermin dan bertanya apakah setiap kebijakan dan fasilitas yang kita terima benar-benar pantas di mata rakyat” ujarnya.
Sarmuji meminta semua anggota DPR dan DPRD untuk memegang ukuran kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku di hadapan publik, seraya menambahkan bahwa citra parlemen harus dibangun dari perilaku yang layak dan rendah hati.
Pandangan Fraksi PAN
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, juga menyatakan dukungan penuh terhadap Evaluasi Tunjangan DPR. Dalam pernyataannya, Putri mengatakan,
“Evaluasi Tunjangan DPR adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kinerja kami benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat“
Menurutnya, evaluasi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dan akan menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kepercayaan publik. Ia menegaskan pentingnya sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan, sambil menempatkan amanah sebagai titipan rakyat.
“Kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi juga cermin kesadaran bahwa setiap fasilitas yang diterima adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat” ujar Putri menutup pernyataannya.
Pemicu Demonstrasi
Isu Evaluasi Tunjangan DPR mencuat setelah besarnya nominal rumah dinas senilai Rp 50 juta menuai kritik publik. Hal ini memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa hingga buruh di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Desakan publik untuk melakukan revisi terhadap seluruh fasilitas semakin menguat, dan sejumlah fraksi kini telah menunjukkan komitmennya untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Evakuasi ART Akibat Pembakaran Mess MPR RI di Bandung Oleh Massa!
