Gerakan Pilah Sampah DKI Jakarta, Kantor Pemerintahan Diminta Jadi Contoh Pertama

JAKARTA, incaberita.co.id  —  Gerakan Pilah Sampah yang mulai dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi. Ia menilai kantor pemerintahan harus menjadi contoh pertama sebelum masyarakat diminta menjalankan kewajiban serupa dari rumah.

Menurut Nabilah, pemerintah tidak cukup hanya mengajak warga memilah sampah melalui imbauan atau kampanye besar. Praktik yang sama harus terlihat nyata di lingkungan birokrasi agar kebijakan tersebut memiliki kekuatan moral di mata publik.

Ia meminta penerapan pilah sampah lebih dulu berjalan konsisten di kantor-kantor dinas. Jika kantor pemerintah belum mampu menunjukkan kedisiplinan, gerakan tersebut berisiko dianggap sekadar slogan tanpa teladan yang kuat.

Dorongan ini menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada aturan. Perubahan perilaku perlu dimulai dari lembaga yang membuat kebijakan, lalu mengalir ke masyarakat secara lebih meyakinkan.

Kantor Dinas hingga Kelurahan Perlu Menjadi Contoh

Nabilah menegaskan bahwa budaya memilah sampah sebaiknya dimulai dari kantor pemerintahan paling dekat dengan warga. Kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di Jakarta perlu menerapkan sistem yang sama secara tertib.

Kantor-kantor tersebut memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jika warga melihat aparat pemerintah menjalankan pemilahan sampah setiap hari, kepercayaan terhadap kebijakan ini akan lebih mudah terbentuk.

Penerapan di lingkungan pemerintahan juga dapat menjadi ruang pembelajaran. Pegawai, petugas kebersihan, dan masyarakat yang datang ke kantor pelayanan bisa melihat langsung bagaimana sampah organik, anorganik, dan residu dipisahkan sejak awal.

Dengan cara itu, gerakan pilah sampah tidak berhenti sebagai instruksi administratif. Ia dapat berubah menjadi kebiasaan kolektif yang tumbuh dari contoh sederhana, konsisten, dan terlihat dalam aktivitas publik sehari-hari.

Masalah Sampah Jakarta Tidak Bisa Terus Bertumpu di Hilir

Nabilah juga menyoroti persoalan sampah Jakarta yang selama ini masih banyak diselesaikan di tahap akhir. Penanganan sampah kerap bertumpu pada TPST Bantargebang sebagai tempat pembuangan dan pengolahan utama.

Menurutnya, Gerakan Pilah Sampah tersebut tidak bisa terus dipertahankan tanpa perubahan di tingkat sumber sampah. Jika sampah dari rumah, pasar, restoran, hotel, dan kantor masih bercampur, beban pengolahan di hilir akan tetap berat.

Sumber Gambar : Tribunnews.com

Masalah utama sebenarnya berada di hulu, yaitu sejak sampah pertama kali dihasilkan. Ketika pemilahan tidak dilakukan dari awal, proses pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang menjadi jauh lebih sulit.

Karena itu, momentum gerakan ini perlu dimanfaatkan untuk mengubah pola pengelolaan sampah secara menyeluruh. Jakarta membutuhkan strategi yang tidak hanya memindahkan sampah, tetapi juga mengurangi beban sejak dari sumbernya.

Pilah Sampah dari Sumber Dinilai Jadi Kunci Perubahan

Gerakan Pilah Sampah dari sumber menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah Jakarta. Dengan pemilahan sejak awal, sampah organik dapat diarahkan untuk kompos atau pengolahan biologis, sementara sampah anorganik bisa masuk ke jalur daur ulang.

Sampah yang sudah terpisah juga membantu petugas kebersihan bekerja lebih efisien. Mereka tidak perlu lagi memilah ulang seluruh campuran sampah yang sudah tercemar, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih cepat dan bernilai.

Di sisi lain, pemilahan dari rumah dan kantor dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di Bantargebang. Jika dilakukan secara masif, kebiasaan ini berpotensi menekan tekanan terhadap fasilitas pengolahan akhir.

Namun, perubahan tersebut tidak akan berhasil hanya dengan instruksi. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki pemahaman, sarana, dan alasan kuat untuk menjalankan kebiasaan baru ini secara berkelanjutan.

Pengawasan dan Fasilitas Pendukung Harus Disiapkan

Nabilah meminta gerakan pilah sampah tidak berhenti pada deklarasi atau ajakan. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pengawasan, fasilitas pendukung, serta evaluasi berkala agar kebijakan benar-benar berjalan di lapangan.

Fasilitas dasar seperti tempat sampah terpilah, jadwal pengangkutan berbeda, dan panduan jenis sampah perlu tersedia secara jelas. Tanpa dukungan tersebut, masyarakat dan kantor pemerintahan dapat kesulitan menerapkan pemilahan secara konsisten.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui wilayah atau instansi mana yang sudah berhasil dan mana yang masih perlu pendampingan. Dengan data yang jelas, perbaikan kebijakan bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Pengawasan bukan hanya soal memberi sanksi, tetapi juga memastikan sistem bekerja. Pemerintah perlu hadir sebagai pengarah, pendamping, sekaligus contoh nyata dalam membangun budaya baru pengelolaan sampah.

Pramono Anung Deklarasikan Gerakan Serentak di Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mendeklarasikan gerakan pilah sampah sebagai bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah ibu kota. Deklarasi itu dilakukan bersamaan dengan perencanaan HUT ke-499 Jakarta.

Kegiatan itu berlangsung di kawasan Car Free Day pada hari Minggu (10/5/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan momentum tersebut sebagai tanda dimulainya gerakan yang lebih luas di masyarakat.

Pramono menyampaikan bahwa kegiatan pilah sampah dilakukan secara bersamaan di lima wilayah kota administrasi dan juga Kepulauan Seribu. Ia menegaskan bahwa program ini dijalankan berdasarkan instruksi gubernur dan dukungan pemerintah pusat.

Deklarasi serentak tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI ingin membawa isu sampah ke tingkat gerakan bersama. Tantangannya kini adalah memastikan semangat acara publik dapat berubah menjadi kebiasaan yang nyata di rumah, kantor, pasar, dan ruang usaha.

Kepercayaan Publik Menjadi Ujian Gerakan Pilah Sampah

Keberhasilan gerakan pilah sampah di Jakarta sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Warga akan lebih mudah ikut bergerak apabila melihat pemerintah menjalankan kebijakan yang sama secara disiplin dan terbuka.

Jika kantor pemerintahan mampu menjadi contoh, pesan perubahan akan terasa lebih kuat. Masyarakat tidak hanya mendengar ajakan, tetapi juga melihat praktik nyata dari institusi yang meminta mereka berubah.

Sebaliknya, apabila penerapan di lingkungan pemerintah tidak konsisten, gerakan ini bisa kehilangan daya dorong. Kampanye besar tanpa keteladanan berisiko memunculkan keraguan dan membuat warga enggan terlibat penuh.

Karena itu, gerakan pilah sampah perlu dibangun dengan tiga hal utama: contoh dari pemerintah, dukungan fasilitas, dan evaluasi yang rutin. Dengan kombinasi tersebut, Jakarta memiliki peluang lebih besar mengurangi masalah sampah sejak dari hulu.

Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang  lokal

Simak ulasan mendalam lainnya mengenai Curanmor Tembak Polisi Lampung, Bripka Anumerta Arya Dimakamkan dengan Isak Tangis Keluarga