Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Pro dan Kontra Menjelang Keputusan Resmi!
JAKARTA, incaberita.co.id — Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto kembali mencuat setelah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa keputusan akhir mengenai hal ini akan ditentukan sebelum Hari Pahlawan pada 10 November 2025. Usulan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur yang memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Dalam keterangannya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025), Gus Ipul menjelaskan bahwa pihaknya telah menampung seluruh aspirasi masyarakat, baik dari kalangan yang mendukung maupun yang menolak. “Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Kita dengarkan apa keberatannya dan kita pelajari,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa tim pengkajian dan penelitian di Kementerian Sosial telah melakukan pembahasan mendalam terhadap setiap nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional, termasuk Soeharto.
Syarat Formal dan Pertimbangan Pengusulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Meski banyak pihak yang menyuarakan keberatan, pemerintah tetap melanjutkan usulan gelar pahlawan untuk Soeharto karena dianggap telah memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam Undang-Undang. Gus Ipul menjelaskan bahwa semua aspek administratif, historis, dan kontribusi Soeharto terhadap bangsa telah dikaji secara mendetail.
“Dipelajari juga keberatan-keberatannya, tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke Dewan Gelar Pahlawan,” tutur Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, nama Soeharto telah masuk dalam daftar 40 tokoh yang diusulkan tahun ini, bersama tokoh besar lainnya seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh perempuan Marsinah.
Pro dan Kontra di Kalangan Masyarakat dan Tokoh Nasional
Isu gelar pahlawan untuk Soeharto langsung menimbulkan perdebatan sengit di masyarakat. Sebagian pihak menilai Soeharto layak diberi penghargaan atas jasanya dalam membangun stabilitas ekonomi nasional dan menjaga keutuhan NKRI selama 32 tahun masa pemerintahannya.
Sumber Gambar : USS Feed
Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menyampaikan keberatannya secara terbuka. Mereka menilai bahwa pemberian gelar tersebut bisa melukai korban pelanggaran HAM dan mengaburkan nilai-nilai keadilan sejarah. Namun demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh pandangan tersebut telah dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses kajian.
Pandangan Pemerintah dan Dewan Gelar
Pemerintah memastikan bahwa pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto tidak dilakukan secara sepihak. Menurut Gus Ipul, setiap keputusan melalui tahapan evaluasi berlapis, mulai dari tingkat kementerian, dewan pengkaji, hingga diserahkan ke Presiden untuk penetapan akhir.
“Itu nanti kebijakannya di Presiden Prabowo Subianto. Setelah di Dewan Gelar nanti akan diteruskan ke Presiden, kita tunggu saja penetapannya,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa keputusan biasanya diumumkan mendekati Hari Pahlawan.
Sementara itu, Ketua Dewan Gelar Fadli Zon menegaskan bahwa setiap calon pahlawan dinilai berdasarkan kontribusi riil terhadap bangsa. “Kami menilai berdasarkan jasa dan pengabdian, bukan semata popularitas atau posisi politik. Semua tokoh, termasuk Soeharto, dinilai dengan objektif,” katanya dalam pernyataan tertulis.
Reaksi Terhadap Menjelang Putusan Resmi Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Reaksi publik terhadap wacana gelar pahlawan untuk Soeharto beragam. Sebagian tokoh nasional menyambut positif, menilai Soeharto adalah figur yang berjasa besar dalam stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional.
Tokoh politik senior, Akbar Tandjung, menyebut bahwa terlepas dari kontroversinya, Soeharto memiliki jasa nyata terhadap kemajuan bangsa. “Bapak Pembangunan tetaplah bagian penting dari sejarah Indonesia. Penghargaan ini bisa menjadi bentuk rekonsiliasi nasional,” ujarnya.
Namun, aktivis HAM seperti Usman Hamid menegaskan pentingnya melihat sejarah secara utuh. “Memberi gelar pahlawan untuk Soeharto tanpa mengakui pelanggaran masa lalunya adalah bentuk pengaburan sejarah,” ujarnya kepada media.
Di media sosial, perdebatan tentang gelar pahlawan untuk Soeharto juga ramai dibicarakan. Tagar #SoehartoPahlawan menjadi trending, memperlihatkan betapa isu ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan akademisi hingga generasi muda.
Keputusan Menjelang Hari Pahlawan dan Implikasinya
Keputusan akhir mengenai gelar pahlawan untuk Soeharto dijadwalkan diumumkan menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Jika disetujui, nama Soeharto akan resmi bergabung dengan deretan tokoh bangsa lainnya yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Gus Ipul menegaskan bahwa apapun keputusan yang diambil harus diterima sebagai bagian dari dinamika sejarah bangsa. “Kita harus belajar dari masa lalu. Pemberian gelar pahlawan bukan berarti menghapus catatan sejarah, tetapi menghargai kontribusi besar seseorang terhadap bangsa,” ujarnya.
Publik kini menanti langkah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kewenangan akhir dalam menentukan hasil usulan ini. Apapun hasilnya, wacana gelar pahlawan untuk Soeharto telah membuka ruang refleksi nasional tentang bagaimana bangsa ini menilai jasa dan kesalahan dalam bingkai sejarah panjang Indonesia.
Kesimpulan: Perdebatan tentang gelar pahlawan untuk Soeharto mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia modern. Antara pengakuan atas jasa besar dan penilaian moral terhadap masa lalu, keputusan ini akan menjadi simbol penting arah rekonsiliasi dan penghargaan sejarah di masa depan.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Banjir di Kemang Sebabkan Kemacetan Parah Hingga Warga Kesulitan Akses!
