Tambahan Dana MBG Disorot, DPR Fokus pada Akar Masalah Gizi
JAKARTA, incaberita.co.id – Tambahan Dana MBG sebesar Rp 118 triliun yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2026 menuai perhatian dari Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, mengingatkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) tidak menjadi pemborosan besar hanya karena fokus pada distribusi makanan tanpa menyelesaikan akar persoalan gizi di masyarakat.
Menurut Yahya, Program ini berisiko menjadi sia-sia jika hanya berfokus pada penyediaan makanan, tanpa menangani akar permasalahan yang selama ini menjadi pemicu utama krisis gizi. Ia menyoroti pentingnya edukasi gizi sejak usia dini serta peningkatan literasi nutrisi di sekolah dan keluarga sebagai pendekatan yang berkelanjutan.
Edukasi Gizi dan Akses Pangan Jadi Fokus
Selain Tambahan Dana MBG, Yahya juga menggarisbawahi pentingnya akses terhadap pangan sehat dan terjangkau di daerah-daerah yang masih tertinggal. Program MBG, lanjutnya, tidak hanya boleh bersifat simbolik menjelang tahun politik, tetapi harus menjadi kebijakan jangka panjang yang berdampak nyata.
Komisi IX berkomitmen membedah usulan Tambahan Dana MBG secara menyeluruh. “Kita akan bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan” tegas Yahya.
Anggaran Rp 335 Triliun untuk MBG Tahun 2026
Sumber Gambar : Akurat.com
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pagu indikatif 2026 untuk program MBG sebesar Rp 217 triliun masih belum cukup. Ia menyebut bahwa untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun dan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, diperlukan Tambahan Dana MBG sebesar Rp 118 triliun.
“Kalau kita mulai dari Januari dengan jumlah itu, maka Rp 217 triliun hanya akan cukup sampai Agustus. Tambahan Dana MBG sebesar Rp 118 triliun kami usulkan agar program tetap berjalan hingga akhir tahun” jelas Dadan.
Pengawasan dan Akuntabilitas Jadi Prioritas
Menanggapi besarnya Tambahan Dana MBG, Yahya menekankan pentingnya pengawasan berlapis. Tidak hanya audit oleh BPK, tapi juga pelibatan masyarakat, akademisi, dan media massa dalam memantau realisasi program.
“Anggaran sebesar ini harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi IX akan terus mengawal agar MBG benar-benar menjadi kebijakan negara yang berpihak pada keadilan pangan dan pembangunan manusia.
Dengan usulan Tambahan Dana MBG yang signifikan, pembuat kebijakan diharapkan tidak hanya fokus pada sisi teknis. Mereka juga perlu memberi perhatian serius pada kesadaran gizi masyarakat dan perbaikan rantai pasok pangan lokal.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Pesawat Delay di Ngurah Rai, Ridwan Kamil Protes Petugas
