Skandal Chromebook Rp1,9 Triliun: Kejagung Tetapkan 4 Tersangka!

JAKARTA, incaberita.co.id – Skandal Chromebook Rp1,9 triliun kini menjadi sorotan publik nasional. Dugaan korupsi pengadaan ratusan ribu unit Chromebook untuk sekolah-sekolah memunculkan pertanyaan besar. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka dari proyek ini. Kasus ini menjadi sinyal bahaya terhadap akuntabilitas sektor pendidikan yang seharusnya dijaga ketat.

Kronologi Skandal Chromebook Rp1,9 Triliun

Sumber gambar : kalteng.antaranews.com

Skandal Chromebook Rp1,9 triliun bermula dari proyek pengadaan tahun anggaran 2020–2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proyek ini bertujuan mendistribusikan perangkat ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah lokal terpencil. Sayangnya, hasil penyidikan mengungkap adanya manipulasi dalam proses lelang, pengadaan barang, hingga distribusi.

Sekolah lokal yang menjadi target justru tidak menerima perangkat, atau mendapat Chromebook dengan spesifikasi rendah yang tak sesuai kontrak. Skandal Chromebook ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam proyek strategis pendidikan.

Kejagung Tetapkan 4 Tersangka dalam Skandal Chromebook

Kejagung menggelar konferensi pers dan menyampaikan bahwa empat orang telah menjadi tersangka. Para tersangka berasal dari kalangan pejabat kementerian dan pihak swasta sebagai vendor pengadaan. Mereka terlibat dalam manipulasi harga, mark-up anggaran, dan kerja sama ilegal.

Skandal Chromebook Rp1,9 triliun ini ditengarai merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Pihak kejaksaan menegaskan penyelidikan masih berlangsung untuk menelusuri aliran dana dan aktor intelektual lainnya.

Modus dalam Skandal Chromebook

Berikut modus yang ditemukan oleh tim penyidik dalam skandal Chromebook Rp1,9 triliun:

• Penggelembungan harga perangkat

• Penggunaan merek tidak sesuai kontrak

• Distribusi ke sekolah fiktif

• Pemalsuan dokumen pengiriman

Beberapa sekolah lokal bahkan mengaku tak pernah menerima perangkat, meski tercatat sebagai penerima. Kasus ini memperlihatkan adanya celah besar dalam pelaporan dan kontrol proyek.

Dampak Skandal Chromebook pada Pendidikan

Kerugian dari skandal ini bukan hanya soal uang. Sekolah-sekolah lokal kehilangan kesempatan meningkatkan mutu pembelajaran digital. Banyak mentor di lapangan kecewa karena perangkat yang dijanjikan tak pernah datang.

SkandalChromebook Rp1,9 triliun telah memperburuk kesenjangan digital di daerah. Situasi ini membuat anak-anak di wilayah lokal semakin tertinggal dalam hal teknologi pendidikan.

Tanggapan Publik terhadap SkandalChromebook

Masyarakat dan pemerhati pendidikan menuntut transparansi penuh atas skandalChromebook. Beberapa organisasi sipil menyerukan investigasi terbuka hingga aktor utama kasus benar-benar terungkap.

Skandal Chromebook Rp1,9 triliun dipandang sebagai bentuk kegagalan tata kelola proyek publik. Pakar hukum menyarankan pembentukan tim audit independen demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Respon Pemerintah Soal Skandal Chromebook

Kemendikbudristek menyatakan akan mengevaluasi seluruh sistem pengadaan proyek. Mereka juga akan berkoordinasi dengan Kejagung untuk mengungkap semua pihak terlibat.

Pemerintah daerah kini aktif mendata ulang penerima Chromebook agar mengetahui ke mana perangkat sebenarnya disalurkan. Sekolah-sekolah lokal jadi fokus utama dalam proses verifikasi ulang ini.

Pentingnya Reformasi Sistem Pengadaan

SkandalChromebook Rp1,9 triliun menjadi alarm bagi sistem pengadaan barang pemerintah. Reformasi menyeluruh sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tak terulang.

Diperlukan penguatan sistem e-catalogue, transparansi anggaran, dan pelibatan masyarakat sipil. Masyarakat juga harus diberi akses melaporkan kecurangan proyek melalui sistem daring yang mudah digunakan.

Harapan atas Pendidikan Digital yang Bersih

Terlepas dari skandal Chromebook Rp1,9 triliun, program digitalisasi pendidikan tetap harus berjalan. Namun pelaksanaannya wajib menjunjung integritas.

Sekolah lokal butuh perangkat berkualitas untuk mengejar ketertinggalan. Skandal ini jangan menjadi hambatan, melainkan pelajaran untuk membuat proyek digital lebih transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

SkandalChromebook Rp1,9 triliun membuka mata banyak pihak bahwa sistem pengadaan kita masih rentan. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka, namun publik berharap lebih dari sekadar penetapan: pemulihan kerugian dan reformasi sistemik.

Skandal Chromebook ini harus menjadi momen introspeksi bagi pemerintah dan semua pihak terkait. Jika tidak, masa depan pendidikan digital Indonesia bisa kembali tersandera oleh praktik korupsi.

Baca juga konten dengan artikel terkait tentang: Lokal

Baca juga artikel lainnya: Fenomena Air Danau Toba Menguning dan Keruh, Pertanda Apa?