Sindikat Scam di Kamboja Terbongkar, Ratusan WNI Minta Dipulangkan
JAKARTA, incaberita.co.id — Pengungkapan Sindikat Scam di Kamboja menjadi sorotan setelah pemerintah Kamboja melakukan operasi besar-besaran terhadap jaringan penipuan daring di berbagai wilayah. Operasi ini dipicu langsung oleh instruksi Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, yang memerintahkan pemberantasan sindikat online scam secara menyeluruh.
Langkah tegas tersebut diikuti dengan penangkapan sejumlah aktor utama atau mastermind di balik sindikat penipuan daring. Dampaknya, banyak jaringan scam yang sebelumnya beroperasi secara tertutup akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan para pekerjanya.
Situasi ini membuka jalan bagi ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini terjebak dalam Sindikat Scam di Kamboja untuk keluar dan mencari perlindungan.
Banyak dari mereka mengaku selama bekerja berada di bawah tekanan, pembatasan komunikasi, hingga ancaman jika tidak memenuhi target penipuan. Kondisi tersebut membuat sebagian WNI baru berani melapor setelah aparat Kamboja melakukan penindakan langsung terhadap jaringan sindikat.
Lonjakan Laporan WNI ke KBRI Phnom Penh Terkait Sindikat Scam di Kamboja
Dalam kurun waktu tiga hari, sejak 16 hingga 19 Januari 2026, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menerima lonjakan laporan dari 911 WNI. Mereka melaporkan diri setelah berhasil keluar dari Sindikat Scam di Kamboja yang tersebar di berbagai provinsi.
Banyak WNI harus menempuh perjalanan jauh dari wilayah seperti Banteay Meanchey dan Mondulkiri menuju ibu kota Phnom Penh demi mendapatkan bantuan. Berdasarkan asesmen awal KBRI, secara umum para WNI berada dalam kondisi aman dan sehat.
Lonjakan laporan ini menunjukkan besarnya jumlah WNI yang terdampak praktik penipuan daring lintas negara.
Fenomena Sindikat Scam di Kamboja juga memperlihatkan pola perekrutan yang terorganisir, di mana korban umumnya direkrut melalui media sosial, grup pesan instan, hingga iklan lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi.
Kondisi dan Permasalahan WNI Pasca Keluar Jerat Penipuan
Hasil asesmen KBRI mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi para WNI pasca keluar dari Sindikat Scam di Kamboja. Sebagian besar di antaranya tidak memiliki paspor karena ditahan oleh pihak sindikat, sementara lainnya menghadapi persoalan visa yang telah kedaluwarsa.
Kondisi administratif yang bermasalah ini menyulitkan proses kepulangan ke Indonesia. Meski demikian, mayoritas WNI menyatakan keinginan kuat untuk segera kembali ke Tanah Air.
Sumber Gambar : Kompas.com
Hanya sebagian kecil yang memilih tetap tinggal di Kamboja dengan harapan mencari pekerjaan lain yang legal dan aman.
KBRI menegaskan bahwa pilihan tersebut tetap perlu dibarengi kepatuhan terhadap aturan keimigrasian setempat agar WNI tidak kembali terjerat persoalan hukum baru.
Peran KBRI dalam Pemulangan Korban Sindikat Scam di Kamboja
KBRI Phnom Penh mengambil langkah cepat untuk menangani para WNI korban Sindikat Scam di Kamboja. Bagi WNI yang masih memiliki paspor, KBRI menyarankan agar segera kembali ke Indonesia secara mandiri.
Sementara itu, bagi mereka yang tidak memiliki paspor, KBRI akan menerbitkan SPLP untuk memfasilitasi proses kepulangan. Sambil menunggu penyelesaian proses administrasi keimigrasian, WNI disarankan mencari tempat penginapan untuk sementara waktu di sekitar kantor KBRI.
Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri.
Selain pemulangan, KBRI juga memberikan konseling awal serta pendataan menyeluruh guna memetakan pola perekrutan Sindikat Scam di Kamboja, yang nantinya akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah pusat di Indonesia.
Koordinasi Indonesia dan Kamboja Berantas Sindikat Penipuan
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, telah mengadakan pertemuan secara langsung dengan Chhay Sinarith yang menjabat sebagai Senior Minister sekaligus pimpinan Secretariat Commission for Combating Online Scam (CCOS) di Kamboja.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kamboja dalam memberantas Sindikat Scam di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga meminta kemudahan dalam proses deportasi WNI agar dapat segera kembali ke Tanah Air.
Kerja sama bilateral ini dinilai krusial untuk mencegah kembali berkembangnya jaringan penipuan daring lintas negara.
Pemerintah Indonesia berharap upaya pemberantasan Sindikat Scam di Kamboja tidak bersifat sementara, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dengan pengawasan ketat di wilayah rawan.
Imbauan Pemerintah dan Lonjakan Kasus WNI Bermasalah
Sepanjang Januari 2026, KBRI Phnom Penh telah menangani 1.047 kasus WNI bermasalah. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025, di mana total terdapat 5.088 kasus sepanjang tahun, dengan 82 persen di antaranya terkait Sindikat Scam di Kamboja.
Pemerintah Indonesia mengimbau WNI agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi dengan persyaratan minim. Tawaran semacam itu sering kali menjadi pintu masuk praktik penipuan dan eksploitasi.
WNI yang telah keluar dari SindikatScamdiKamboja juga diminta segera melapor ke KBRI agar mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum secara maksimal.
Pemerintah menegaskan bahwa pencegahan merupakan kunci utama. Edukasi kepada masyarakat terkait risiko bekerja ke luar negeri secara ilegal perlu terus diperkuat agar kasus serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang global
Pelajari topik terkait secara lebih lengkap di Revisi UU Perlindungan Saksi Segera Diserahkan ke DPR
