Sengketa Lahan di Kemang: Siapa Berhak, Siapa Terpinggirkan?

Kemang, kawasan elit di Jakarta Selatan, dikenal sebagai pusat hunian dan bisnis. Namun, pada 30 April 2025, kawasan ini menjadi lokasi bentrokan antara dua kelompok yang diduga dipicu oleh sengketa lahan di Kemang. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan dan penegakan hukum di tengah kota metropolitan.

Kronologi Kejadian Sengketa Lahan di Kemang

Pada pagi hari, dua kelompok terlibat bentrokan di Jalan Kemang Raya. Salah satu kelompok, yang mengaku sebagai kuasa hukum dari PT GL, datang dengan membawa dokumen legal berupa sertifikat hak milik dan surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN. Mereka didampingi oleh sejumlah orang yang diduga sebagai tenaga pengamanan. Kelompok lain, yang mengklaim sebagai ahli waris lahan tersebut, menolak kehadiran mereka. Bentrokan pun terjadi, melibatkan lemparan batu dan penggunaan senjata api jenis senapan angin.

Penegakan Hukum

Sumber gambar: DetikNews

Polisi segera merespons kejadian tersebut dan mengamankan 19 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan. Dari hasil penyelidikan, sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Dampak Sengketa Lahan di Kemang terhadap Masyarakat

Kejadian ini menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sekitar, terutama karena penggunaan senjata api di area publik. Lalu lintas sempat terganggu, dan aktivitas bisnis di sekitar lokasi terhenti sementara. Masyarakat berharap pihak berwenang dapat menyelesaikan sengketa ini secara adil dan memastikan keamanan di kawasan tersebut.

Penyelesaian Sengketa Lahan di Kemang

Sengketa tanah di Indonesia dapat diselesaikan melalui beberapa jalur hukum, antara lain:

1. Peradilan Umum: Untuk kasus kepemilikan hak atas tanah secara keperdataan.

2. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Untuk memeriksa status sah atau tidaknya sebuah sertifikat tanah yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

3. Peradilan Agama: Untuk sengketa kepemilikan tanah berdasarkan hukum waris.

4. Badan Pertanahan Nasional (BPN): Melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.

Bagaimana Sengketa lahan di Kemang Bisa Terjadi?

Saya awalnya juga heran, kok bisa sih tanah yang udah ada sertifikatnya masih diperebutkan? Setelah mengalami sendiri dan ngobrol dengan pengacara, saya mulai paham bahwa ada banyak faktor penyebab Sengketa lahan di Kemang.

1. Warisan Tak Tuntas

Ini yang saya alami. Tanah warisan dari kakek saya belum dibalik nama sejak beliau wafat. Belum sempat diurus, tiba-tiba muncul pihak yang mengklaim bahwa mereka punya hak atas lahan itu. Mereka menunjukkan semacam akta jual beli dari tahun entah kapan. Di sinilah masalah bermula.

2. Sertifikat Ganda

Kasus ini lumayan sering, terutama di daerah berkembang. Kadang ada dua sertifikat untuk lahan yang sama, diterbitkan oleh instansi berbeda (misalnya BPN dan desa). Bisa jadi karena kelalaian, bisa juga karena permainan mafia tanah.

3. Tanah Adat vs Tanah Negara

Di beberapa wilayah, terutama di daerah timur atau daerah adat, sering terjadi ketidaksesuaian antara pengakuan hukum adat dengan hukum negara. Masyarakat adat merasa punya hak turun-temurun, tapi negara menyebutnya sebagai tanah negara.

4. Perjanjian Lisan

Ada juga sengketa karena transaksi lisan atau tanpa bukti tertulis. Misalnya, ada seseorang yang menempati tanah selama puluhan tahun, tapi ternyata tidak ada bukti sah kepemilikan. Ketika lahan itu mau digunakan pemilik aslinya, terjadilah konflik.

Jenis-Jenis Sengketa Lahan

Setelah saya baca-baca dan alami langsung, ada beberapa kategori seperti sengketa lahan di Kemang yang sering terjadi:

• Antar individu: biasanya karena warisan, jual beli tidak jelas, atau penyerobotan.

• Antara warga dengan pemerintah: misalnya tanah warga yang diklaim sebagai tanah negara atau terkena proyek strategis nasional.

• Antara perusahaan dengan masyarakat adat: ini banyak terjadi di kawasan hutan dan lahan perkebunan.

• Antar instansi pemerintah: kadang satu lahan diklaim oleh dua lembaga berbeda.

Semua jenis ini punya karakteristik yang berbeda, dan tentu saja penyelesaiannya juga berbeda.

Pengalaman Pribadi: Terjebak di Proses Hukum yang Melelahkan

Waktu saya sadar tanah keluarga diklaim orang lain, saya langsung lapor ke kelurahan dan BPN. Ternyata benar, di arsip BPN, lahan itu masih atas nama kakek saya. Tapi pihak pengklaim juga punya dokumen, katanya dari kepala desa tahun 90-an. Parahnya, mereka sudah menanami sebagian lahan dengan pisang dan singkong. Ini disebut sebagai “penguasaan fisik”.

Mulai dari sini saya tahu kalau urusan sengketa lahan di Kemang itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Kami harus:

• Membawa saksi-saksi dari warga lama

• Mengurus dokumen silsilah keluarga untuk membuktikan waris

• Membayar pengacara untuk mewakili kami ke pengadilan

• Menunggu proses sidang yang bisa makan waktu tahunan

Untungnya kami menang, tapi tetap saja, proses ini menguras waktu, tenaga, dan biaya.

Penyelesaian Sengketa Lahan di Kemang: Jalur Hukum dan Mediasi

Kalau kamu atau keluargamu mengalami sengketa lahan di Kemang, ada beberapa jalur penyelesaian:

1. Mediasi

Ini bisa dilakukan di kantor kelurahan, kecamatan, atau dengan bantuan notaris lokal. Tujuannya untuk mencari titik temu tanpa harus ke pengadilan. Tapi mediasi hanya berhasil kalau kedua pihak mau bekerja sama.

2. Sengketa di Pengadilan Negeri

Kalau mediasi gagal, kamu bisa ajukan gugatan ke pengadilan. Biasanya proses ini panjang, dan hasilnya tergantung bukti serta saksi.

3. Sengketa di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)

Kalau sengketa menyangkut keputusan administratif (misalnya penerbitan sertifikat ganda), bisa dibawa ke PTUN.

4. Melapor ke Kementerian ATR/BPN

Kalau kamu yakin ada kecurangan dalam penerbitan sertifikat, laporkan ke Badan Pertanahan Nasional. Mereka bisa melakukan verifikasi dan pembatalan jika ditemukan pelanggaran.

Mafia Tanah: Musuh Bersama

Saya sempat menduga klaim terhadap tanah keluarga kami didalangi mafia tanah. Istilah ini merujuk pada jaringan orang-orang yang mengatur penerbitan sertifikat palsu, menguasai lahan tanpa hak, bahkan menyuap oknum pejabat.

Presiden Jokowi sendiri pernah menyinggung soal mafia tanah dalam berbagai pidato. Pemerintah sudah membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah, tapi sayangnya, di lapangan, keberadaannya masih terasa samar.

Makanya saya saranin, kalau kamu beli tanah:

• Cek dulu statusnya di BPN

• Pastikan tidak dalam sengketa

• Jangan tergiur harga murah yang nggak wajar

• Gunakan jasa notaris resmi

• Minta legalitas lengkap (SHM/SHGB)

Dampak Sosial dan Emosional Sengketa Lahan di Kemang

Nggak cuma rugi materi, sengketa lahan di Kemang juga berdampak ke hubungan antar keluarga. Dalam kasus saya, sempat terjadi ketegangan karena beberapa saudara ingin jual cepat, sementara saya ingin menyelesaikan legalitas dulu. Bahkan ada yang menyalahkan satu sama lain karena dianggap lalai mengurus warisan.

Hubungan dengan tetangga juga terganggu. Karena pengklaim adalah warga sekitar, kami sempat jadi “musuh bersama”. Bayangin aja, tinggal di tengah orang-orang yang menganggap kita perebut lahan, padahal sebaliknya.

Ini membuat saya sadar bahwa tanah bukan cuma aset fisik. Ia menyimpan sejarah, konflik, bahkan identitas keluarga. Sengketa lahan di Kemang bisa memecah keutuhan yang sudah dibangun puluhan tahun.

Peran Pemerintah dan Harapan Saya

Pemerintah sebenarnya sudah mencoba memperbaiki sistem pertanahan, salah satunya dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuannya agar semua bidang tanah terdata dengan baik dan punya sertifikat resmi. Tapi pelaksanaan di lapangan masih banyak tantangan.

Saya berharap:

• Proses sertifikasi dipercepat dan dipermudah

• Integrasi data antara BPN, desa, dan lembaga lain

• Digitalisasi dokumen pertanahan (nggak pakai arsip kertas doang!)

• Edukasi hukum kepada masyarakat desa

• Pengawasan ketat terhadap aparat desa yang menerbitkan surat tanpa dasar

Kalau semua itu dijalankan, Sengketa lahan di Kemang bisa ditekan. Tapi kalau tidak, kasus seperti saya akan terus berulang.

Cara Mencegah Sengketa Lahan di Kemang Sejak Awal

Saya juga belajar banyak tentang pencegahan. Jangan tunggu masalah datang baru kita bergerak. Ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan:

• Segera balik nama sertifikat warisan

• Simpan semua dokumen tanah secara rapi dan digital

• Cek lokasi tanah secara berkala – jangan biarkan kosong bertahun-tahun

• Pasang plang kepemilikan sebagai penanda

• Gandeng notaris dan PPAT saat transaksi jual beli

Sengketa Lahan di Era Digital

Menariknya, sekarang sudah ada startup dan platform digital yang bantu pengelolaan dokumen tanah. Beberapa aplikasi bisa bantu tracking sertifikat, legalisasi online, dan bahkan sistem pemetaan digital.

Bagi saya, ini angin segar. Karena selama ini masalah terbesar adalah lemahnya dokumentasi dan arsip. Dengan sistem digital, kita bisa kurangi human error dan manipulasi.

Tapi tetap, semua ini kembali ke kesadaran kita sebagai pemilik lahan. Kita harus aktif dan proaktif.

Kesimpulan

Sengketa lahan di Kemang mencerminkan kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia, terutama di kawasan urban yang bernilai tinggi. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Baca juga artikel berikut: Misteri Ladang Ganja di Bromo: Wisata Disusupi Tanaman Haram?