PSU Pilkada: Bukan Formalitas, Tapi Menjaga Suara Tetap Bersih

Saya masih ingat pagi kemarin saat menerima pesan dari ketua KPPS. “Besok ada PSU ya, mohon hadir kembali di TPS yang sama.” Jujur saja, waktu itu saya merasa sedikit jenuh. Bukankah saya sudah memberikan suara saat hari H Pilkada kemarin? Kenapa harus datang lagi?

Tapi rasa penasaran saya mengalahkan malas. Dan sejak itulah saya mulai tertarik untuk mencari tahu lebih dalam soal PSU alias Pemungutan Suara Ulang. Ternyata, ini bukan sekadar pengulangan tanpa arti. PSU bisa menjadi kunci untuk memastikan bahwa demokrasi kita tidak cacat dari dalam.

Di artikel ini, saya ingin berbagi apa yang saya pelajari, alami, dan renungkan soal PSU Pilkada. Karena, meskipun sering terdengar sebagai proses administratif, PSU sebenarnya adalah bentuk perlindungan atas suara rakyat.

Apa Itu PSU dalam Pilkada?

Sumber gambar: AntaraFoto

PSU atau Pemungutan Suara Ulang adalah proses pemilihan yang dilakukan kembali di TPS atau wilayah tertentu, karena dalam pemungutan sebelumnya terdapat pelanggaran atau permasalahan yang berpotensi mempengaruhi hasil suara.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, PSU bisa dilaksanakan jika:

• Terjadi kerusuhan yang mengganggu jalannya pemungutan suara

• Terdapat kesalahan administrasi yang memengaruhi suara

• Ada pemilih yang tidak berhak ikut memilih

• Kotak suara atau surat suara rusak sebelum dihitung

• Terdapat temuan pelanggaran etik atau pidana pemilu

Biasanya, rekomendasi PSU dikeluarkan oleh Bawaslu, lalu KPU menetapkan jadwal pelaksanaan ulangnya.

PSU di 5 Daerah dengan Partisipasi Tinggi

Pada 5 April 2025, PSU atau Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan di Kota Sabang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Buru. Tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, seperti di Kota Sabang yang mencapai 91,85% dari 541 pemilih terdaftar. Di Kabupaten Banggai, dari 37.350 pemilih terdaftar, 33.619 menggunakan hak pilihnya, mencapai 89,06% partisipasi.

PSU di 9 Daerah pada 16 dan 19 April 2025

Sembilan daerah dijadwalkan menggelar PSU pada 16 dan 19 April 2025, yaitu:

• Kabupaten Parigi Moutong (16 April)

• Kabupaten Kutai Kartanegara

• Kabupaten Gorontalo Utara

• Kabupaten Tasikmalaya

• Kabupaten Empat Lawang

• Kabupaten Bengkulu Selatan​

• Kota Banjarbaru

• Kabupaten Serang

• Kabupaten Pasaman

Persiapan PSU di daerah-daerah ini telah mencapai 99%, dengan fokus pada mitigasi tantangan seperti cuaca buruk.

Kenapa PSU Itu Penting?

Awalnya saya sempat berpikir PSU itu semacam formalitas. Tapi setelah memahami duduk perkaranya, saya menyadari, justru lewat PSU inilah suara kita bisa dijaga tetap bersih dan sah.

Bayangkan jika tidak ada PSU:

• Pemilih fiktif tetap tercatat

• Suara sah tergeser oleh manipulasi

• Hasil Pilkada bisa dimenangkan oleh pihak yang curang

Dengan PS U, negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih ulang, kali ini dengan proses yang diawasi lebih ketat.

Jenis-Jenis PSU yang Pernah Saya Ikuti

Karena Salah Input Data

Pernah suatu kali, daftar pemilih tetap (DPT) di TPS saya ternyata memuat beberapa nama warga luar desa yang tidak seharusnya memilih di situ. Bawaslu merekomendasikan PSU, dan akhirnya dilakukan pemungutan ulang dengan DPT yang telah diperbaiki.

Skala Kecamatan karena Kotak Suara Rusak

Ada juga kasus saat truk pengangkut kotak suara dari beberapa TPS terguling dan surat suara rusak parah. Akhirnya KPU daerah memutuskan untuk mengulang pemungutan suara di kecamatan tersebut.

Karena Politik Uang

Ini yang paling rumit. Beberapa warga lapor ada pembagian amplop sebelum hari H. Bawaslu menyelidiki, lalu menyatakan TPS di wilayah itu harus melakukan PSU karena terbukti terjadi pelanggaran yang terstruktur dan masif.

Bagaimana Proses PSU Dilakukan?

1. Rekomendasi dari Bawaslu Bawaslu menilai ada pelanggaran signifikan.

2. Penetapan oleh KPU KPU menetapkan waktu dan lokasi pelaksanaan PSU. Biasanya dalam 10 hari setelah putusan.

3. Sosialisasi ke Pemilih KPPS menginformasikan kepada masyarakat agar hadir kembali.

4. Pencetakan Surat Suara Baru Surat suara baru disiapkan khusus, dengan tanda khusus agar tidak tertukar.

5. Pengawasan Lebih Ketat Biasanya di TPS yang menggelar, akan hadir lebih banyak pengawas, saksi, bahkan media.

6. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Ulang Hasil akan menggantikan hasil sebelumnya.

Dampak PSU terhadap Hasil Akhir Pilkada

Kadang orang bertanya, apakah PSU benar-benar bisa mengubah hasil Pilkada?

Jawabannya: bisa saja. Jika dilakukan di wilayah dengan pemilih yang cukup signifikan dan selisih suara tipis, maka hasil akhirnya bisa berubah.

Contoh riilnya pernah terjadi di daerah saya, saat salah satu calon kepala daerah unggul hanya selisih 90 suara. Setelah dilakukan di 3 TPS yang bermasalah, hasilnya berubah—dan pemenangnya pun berganti.

Itulah bukti bahwa satu suara bisa menentukan nasib sebuah daerah. Dan PSU bisa jadi penyelamatnya.

Tantangan Pelaksanaan PSU

Meskipun penting, pelaksanaan PSU tidak selalu mulus. Beberapa tantangan yang sering terjadi:

• Minat pemilih menurun Karena sebagian merasa “capek” atau bingung kenapa harus memilih ulang.

• Tekanan politik meningkat Karena sering dianggap sebagai peluang terakhir untuk membalikkan keadaan, intensitas tekanan ke panitia meningkat.

• Persoalan logistik Harus cetak surat suara baru, distribusi ulang kotak suara, bahkan pelatihan KPPS ulang.

• Hoaks dan disinformasi Banyak warga termakan isu bahwa PSU hanya akal-akalan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Itulah kenapa dibutuhkan kerja sama antara KPU, Bawaslu, media, dan masyarakat sipil untuk menjaga proses tetap transparan dan dipercaya publik.

Bagaimana Sikap Kita Sebagai Pemilih?

Dari pengalaman saya, sikap pemilih dalam PSU sangat menentukan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan:

1. Tetap Datang dan Memilih Jangan anggap tidak penting. Justru ini bentuk kita menjaga suara.

2. Cek Nama di DPT Ulang Kadang ada perbaikan data, jadi penting untuk memastikan nama kita tetap terdaftar.

3. Pantau Proses Secara Aktif Kalau memungkinkan, jadi saksi atau relawan pemantau. Demokrasi butuh keterlibatan.

4. Lawan Hoaks Edukasi warga sekitar agar tidak mudah percaya pada isu yang belum tentu benar.

PSU dan Masa Depan Demokrasi Lokal

Menurut saya, PS U adalah alarm demokrasi lokal. Ia jadi penanda bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi—dan negara tidak tinggal diam. Justru lewat PSU, kita belajar bahwa sistem demokrasi punya mekanisme koreksi.

Kalau kita tidak pernah tahu bagaimana memperbaiki kesalahan, kita tidak akan pernah punya pemimpin yang benar-benar dipilih secara jujur.

Melalui PSU, kita juga belajar bahwa kejujuran dan transparansi lebih penting daripada kecepatan. Lebih baik sedikit terlambat tapi sah, daripada cepat tapi cacat hukum.

PSU dan Pendidikan Politik Warga

Momen PSU bisa jadi kesempatan emas untuk membangun kesadaran politik warga:

• Tentang pentingnya DPT yang valid

• Perlunya integritas petugas dan saksi

• Bahaya politik uang

• Cara melapor pelanggaran secara benar

Sekolah-sekolah, komunitas, dan tokoh lokal bisa menjadikan PS U sebagai bahan edukasi praktis tentang pemilu.

PSU di Era Digital dan Teknologi

Dengan makin majunya teknologi, pelaksanaan bisa lebih transparan:

• Pemantauan live streaming TPS

• Rekap suara digital real-time

• Pelaporan pelanggaran via aplikasi

Namun semua itu tetap harus dibarengi dengan edukasi, karena teknologi hanya alat. Manusialah yang tetap jadi penggerak utama integritas pemilu.

Menurut Kompas, tren PSU dan PSL (pemungutan suara lanjutan) cenderung meningkat di tiap pemilu. Artinya, partisipasi kita makin dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan terhadap demokrasi lokal.

Refleksi Pribadi: PSU Bikin Saya Melek Demokrasi

Setelah melalui pengalaman ikut dua kali, saya jadi lebih peduli pada hal-hal teknis pemilu yang dulu saya anggap “urusan petugas”. Sekarang saya lebih sering cek data pemilih, aktif mengingatkan tetangga, dan bahkan pernah ikut jadi relawan pemantau di kecamatan sebelah.

Buat saya, bukan cuma pengulangan. Ini adalah momen untuk memperbaiki kesalahan, menguatkan proses, dan menyelamatkan suara.

Kalau demokrasi itu jembatan antara rakyat dan kekuasaan, maka PSU adalah tukang reparasinya—yang sigap memperbaiki ketika jembatan itu mulai retak.

Penggemar musik sekaligus fashion wajib ikut ke festival: Coachella 2025: Festival Musik, Fashion, dan FYP di Satu Tempat