Markas Scam Digerebek Militer Myanmar, Ratusan WNI Kabur ke Thailand!
JAKARTA, incaberita.co.id — Operasi besar-besaran dilakukan oleh militer Myanmar terhadap jaringan kriminal internasional di kawasan KK Park, Kayin State. Dalam penggerebekan yang dikenal sebagai kasus Markas Scam Digerebek ini, aparat berhasil menangkap lebih dari 2.000 orang yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan digital.
Penggerebekan yang berlangsung pada Minggu (20/10/2025) itu menargetkan lebih dari 250 bangunan di kompleks KK Park, termasuk gudang, ruko, dan sejumlah bangunan tempat tinggal dua lantai. Kompleks tersebut selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas penipuan daring (scamming), perjudian ilegal, dan pencucian uang lintas negara.
“Operasi ini adalah langkah tegas terhadap kejahatan lintas negara yang memanfaatkan teknologi tinggi,” ujar Mayor Jenderal Zaw Min Tun, juru bicara militer Myanmar.
Dalam operasi Markas Scam Digerebek ini, aparat menyita 30 perangkat satelit Starlink. Perangkat itu menjaga koneksi internet di kompleks tersebut bahkan saat listrik padam, membuat sindikat sulit dideteksi selama berbulan-bulan.
Ratusan Orang Kabur ke Thailand Dengan Cara Berenang
Setelah penggerebekan, ratusan orang, termasuk warga negara Indonesia (WNI), melarikan diri ke Thailand melalui Sungai Moei. Foto dari AFP memperlihatkan mereka menyeberang sambil membawa barang seadanya.
“Sebanyak 677 orang melarikan diri dari pusat penipuan,” kata Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, Wakil Gubernur Provinsi Tak, Thailand.

Sumber Gambar : DetikNews
Menurut laporan KBRI Yangon, ada sekitar 75 WNI yang kabur setelah Markas Scam Digerebek. Dari jumlah itu, 20 WNI telah dikonfirmasi berada di Thailand dan berada dalam pengawasan otoritas setempat.
“Kami terus memantau kondisi WNI dan berkoordinasi dengan otoritas Thailand,” ujar perwakilan KBRI Yangon.
KK Park, lokasi Markas Scam Digerebek, dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) yang memiliki hubungan dengan milisi lokal. Wilayah ini juga sering menjadi lokasi konflik antara militer Myanmar dan kelompok bersenjata Karen National Union (KNU).
Modus Kejahatan di Balik Markas Scam Digerebek
Kompleks KK Park, tempat Markas Scam Digerebek, beroperasi di bawah kedok perusahaan teknologi. Di baliknya, terjadi kejahatan digital besar-besaran seperti penipuan asmara, investasi palsu, dan pencurian identitas daring.
Menurut laporan Myanmar Alin, sindikat ini mempekerjakan warga dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Kamboja, dan Filipina. Mereka direkrut melalui tawaran kerja palsu lalu dipaksa bekerja di pusat penipuan dengan pengawasan ketat.
“Ratusan orang bekerja di ruang tertutup dan dipaksa melakukan kejahatan digital di bawah ancaman,” ungkap seorang sumber investigatif.
Saat Markas Scam Digerebek, ribuan ponsel, server mini, dan dokumen keuangan ditemukan. Bukti transaksi lintas negara juga terdeteksi melalui jaringan kripto.
“Ini bukan operasi kecil. Jaringannya bekerja seperti perusahaan dengan struktur dan pembagian tugas yang ketat,” kata Dr. Than Hlaing, analis keamanan digital dari Universitas Teknologi Yangon.
Pemerintah Myanmar dan Thailand Tangani Dampak Penggerebekan
Usai Markas Scam Digerebek, pemerintah Myanmar berjanji menindak tegas para pelaku. Thailand juga menyiapkan tempat penampungan bagi korban perdagangan manusia yang melarikan diri dari kompleks tersebut.
“Kami bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan untuk melindungi para korban,” kata Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya.
KBRI Bangkok dan KBRI Yangon berkoordinasi dengan Interpol serta otoritas Thailand untuk mengidentifikasi WNI. Pemerintah Indonesia akan membantu pemulangan setelah situasi aman.
“Kami mendorong langkah cepat untuk memulangkan WNI yang menjadi korban,” ujar pejabat Kementerian Luar Negeri RI.
Kasus Markas Scam Digerebek di Myanmar membuka mata dunia tentang maraknya kejahatan siber lintas negara. Negara-negara Asia Tenggara didesak memperkuat kerja sama untuk memberantas kejahatan digital dan perdagangan manusia.
Reaksi Internasional dan Tindak Lanjut Pasca Markas Scam Digerebek
Penggerebekan besar di Myanmar ini menarik perhatian dunia internasional. Lembaga global seperti Interpol dan PBB menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kejahatan digital yang melibatkan eksploitasi manusia.
“Kami mengutuk keras perdagangan manusia dan kejahatan digital. Negara-negara Asia Tenggara harus memperkuat kerja sama intelijen,” ujar Maria Elson, juru bicara PBB untuk Urusan Kejahatan Transnasional.
Interpol Asia menawarkan bantuan teknis dan pertukaran data untuk membantu penyelidikan. Pemerintah Indonesia juga mengirim tim diplomatik tambahan untuk memastikan kondisi para WNI aman.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita global
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Proyek Trans Papua Jadi Prioritas, AHY Pastikan Penyelesaian Berlanjut
