Korupsi Chromebook: Fakta Terbaru dan Langkah Penegakan Hukum

JAKARTA, incaberita.co.id – Korupsi Chromebook muncul dari pengadaan massal laptop berbasis Chrome OS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sepanjang tahun 2019–2023. Proyek senilai sekitar Rp 9,9 triliun menimbulkan banyak tanya, karena tim teknis awalnya merekomendasikan sistem operasi Windows, namun tiba-tiba beralih ke Chromebook tanpa alasan jelas. Bahkan uji coba pada 2019 menyatakan Chromebook tidak efektif di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Namun, anggaran dialokasikan tetap lanjut, yang kemudian jadi sumber dugaan korupsi Chromebook

Peran Nadiem Makarim dalam Skandal Korupsi Chromebook

Sumber Gambar: KalbarOnline.com

Nadiem Makarim sebagai Menteri periode 2019–2024 berperan penting dalam skema ini. Ia menggelar enam pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia untuk membahas Chromebook for Education, lalu menerbitkan permen yang “mengunci” spesifikasi Chrome OS pada pengadaan. Langkah itu menimbulkan dugaan korupsi Chromebook yang merugikan negara, dan akhirnya membawa dirinya jadi tersangka

Estimasi Kerugian dalam Skandal Korupsi Chromebook

Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara akibat Korupsi Chromebook mencapai Rp 1,98 triliun. Jumlah ini masih belum final karena proses audit sedang dilakukan oleh BPKP. Nilai ini berasal dari mark-up harga Chromebook dan juga penggunaan software berbayar secara ilegal

Penetapan Tersangka dan Pengesahan Penyidikan Korupsi Chrome book

Pada 4 September 2025, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Chromebook dan langsung menahannya selama 20 hari di Rutan Salemba. Selain itu, sebelumnya sudah ada empat tersangka lainnya: Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, Jurist Tan, dan Ibrahim Arief

Modus Operandi dalam Dugaan Korupsi Chrome book

Modus Dugaan Korupsi Chrome book berawal dari penggantian sistem operasi tanpa justifikasi teknis, penyusunan juknis yang mengunci spesifikasi Chrome OS, serta pembagian kontrak ke vendor tertentu. Hal ini menciptakan celah korupsi Chromebook yang kemudian diselidiki Kejagung, melibatkan penggeledahan kantor GOTO, pemanggilan sejumlah saksi, hingga pemeriksaan stafsus dan tenaga ahli

Reaksi Publik dan Upaya Penanganan Korupsi Chrome book

Korupsi Chromebook memicu respons keras dari masyarakat sipil, termasuk ICW yang menyoroti bahwa pengadaan tersebut tidak prioritas di masa pandemi, serta pelanggaran terhadap aturan pengelolaan DAK. Selain itu, pejabat KPK juga terus memantau perkembangan penanganan Korupsi Chrome book

Kerugian Alternatif Jika Korupsi Chromebook Dihindari

Masukan: Seandainya Korupsi Chromebook tidak terjadi — dana Rp 1,98 triliun bisa digunakan untuk membeli sekitar 400.000 laptop biasa seharga Rp 5 juta per unit, atau mendanai pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur digital di daerah terpencil. Dengan demikian, Korupsi Chrome book tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga membuang peluang untuk investasi pendidikan yang lebih bermanfaat.

Dampak Korupsi Chromebook pada Program Pendidikan Digital

Proyek ini dirancang untuk mendukung digitalisasi pendidikan, namun justru menimbulkan kegagalan. Banyak sekolah di daerah 3T menerima perangkat yang tidak kompatibel dengan kondisi mereka.

Perbandingan Internasional dan Pembelajaran dari Korupsi Chrome book

Negara seperti Estonia dan Singapura berhasil menerapkan teknologi pendidikan dengan perencanaan matang, pilot project yang jelas, dan infrastruktur kuat. Sebaliknya, Korupsi Chrome book menunjukkan bahwa kebijakan tercepat belum tentu paling efektif. Indonesia bisa belajar pentingnya transparansi, keterlibatan ahli pendidikan, dan evaluasi teknis sebelum peluncuran.

Upaya Pencegahan Kasus Korupsi Chromebook di Masa Depan

Untuk mencegah Korupsi Chrome book kejadian lagi, pemerintah perlu memperkuat e-catalogue, menentukan harga acuan melalui studi independen, serta melibatkan pihak ketiga dalam audit. Selain itu, pelatihan integritas bagi birokrat, transparansi digital, dan pengawasan oleh LSM serta media juga sangat penting.

Peran Penegak Hukum dalam Menindak Korupsi Chromebook

Sinergi antara Kejaksaan, Polri, dan KPK sangat penting untuk mengusut Korupsi Chromebook secara tuntas. Penangkapan Nadiem dan tersangka lainnya menunjukkan langkah hukum sedang berjalan. Bila pelaku benar-benar ditindak tegas, hal ini memberikan harapan bahwa Korupsi Chrome book akan dijadikan pelajaran penting bahwa hukum tak pandang bulu.

Refleksi Akhir: Korupsi Chromebook dan Masa Depan Pendidikan Digital

Kasus Korupsi Chrome book jelas menunjukkan kegagalan dua hal sekaligus: gagal menyejahterakan pendidikan dan mewariskan beban hukum. Namun, proses hukum yang berjalan bisa membuka jalan bagi perbaikan sistem. Bila transparansi, etika, dan partisipasi publik dijadikan prioritas, Korupsi Chrome book bisa menjadi titik balik menuju pendidikan digital yang lebih baik dan adil.

Temukan informasi lengkapnya Tentang: Lokal

Baca Juga Artikel Berikut: Tragedi Diplomat RI Tewas Ditembak di Peru: Sebuah Kehilangan yang Menggugah