Kebijakan TDM—Realita Kemacetan Jakarta yang Menjadi Sorotan

JAKARTA, incaberita.co.id  —   Kemacetan masih menjadi wajah sehari-hari Jakarta meskipun berbagai moda transportasi telah dikembangkan. Situasi ini kerap dianalogikan seperti permainan sepak bola tanpa akhir, di mana publik terus berputar di tempat yang sama. Dalam diskursus publik, istilah Kebijakan TDM semakin sering muncul sebagai pendekatan strategis yang dianggap mampu menjawab kompleksitas masalah mobilitas perkotaan.

Kepadatan lalu lintas tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Produktivitas menurun akibat waktu tempuh yang tidak pasti, sementara tingkat stres dan kelelahan meningkat. Di sisi lain, kemacetan juga berkontribusi besar terhadap tingginya emisi karbon dan polusi udara yang berdampak langsung pada kesehatan warga.

Berbagai proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, dan TransJakarta memang memberikan alternatif, namun belum cukup menekan penggunaan kendaraan pribadi. Tanpa pengendalian permintaan perjalanan, penambahan kapasitas justru berisiko memicu pertumbuhan lalu lintas baru. Inilah mengapa Kebijakan TDM dipandang sebagai instrumen penting untuk mengubah pola perjalanan masyarakat.

Jakarta membutuhkan perubahan pola pikir dalam mengelola transportasi. Bukan lagi sekadar membangun jalan atau menambah armada, melainkan mengatur perilaku pengguna jalan secara sistematis. Pendekatan Kebijakan TDM menempatkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama.

Transport Demand Management sebagai Solusi Utama Versi Kebijakan TDM

Menurut Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, pembatasan kendaraan pribadi melalui Transport Demand Management menjadi kunci utama mengurai kemacetan Jakarta. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar menambah infrastruktur fisik, karena menyasar akar persoalan yaitu tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Kebijakan TDM mencakup berbagai instrumen pengendalian, mulai dari penetapan tarif parkir progresif, pembatasan akses kendaraan di kawasan tertentu, hingga penguatan kawasan rendah emisi. Kebijakan ini bertujuan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik atau moda ramah lingkungan.

Dalam praktiknya, penerapan TDM membutuhkan koordinasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, TDM berpotensi kehilangan daya tekan. Oleh karena itu, keberhasilan Kebijakan TDM sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan penerimaan masyarakat.

Pendekatan ini juga menawarkan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Dengan mengatur permintaan perjalanan, kota dapat mengelola ruang jalan secara lebih adil dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Tarif Parkir Murah dan Efek Domino Kemacetan Jakarta ala Kebijakan TDM

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem transportasi Jakarta adalah tarif parkir di pusat kota yang masih relatif murah. Kondisi ini memberikan insentif kuat bagi masyarakat untuk terus menggunakan kendaraan pribadi, meskipun tersedia pilihan angkutan umum.

Dalam perspektif Kebijakan TDM, tarif parkir seharusnya mencerminkan biaya sosial yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi, seperti kemacetan, polusi, dan penggunaan ruang publik. Ketika tarif terlalu rendah, biaya-biaya tersebut justru ditanggung oleh masyarakat luas.

Sumber Gambar : Kompas Otomotif

Penyesuaian tarif parkir secara progresif dapat menjadi alat efektif untuk mengendalikan permintaan perjalanan. Kebijakan ini tidak bertujuan menghukum pengguna kendaraan, melainkan mengarahkan pilihan moda transportasi secara rasional.

Tanpa reformasi kebijakan parkir, upaya mendorong penggunaan transportasi publik akan selalu menghadapi hambatan. Oleh karena itu, penguatan Kebijakan TDM melalui instrumen parkir menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

Ganjil Genap dan Rebound Effect

Kebijakan ganjil genap selama ini menjadi andalan pemerintah daerah dalam mengurangi kemacetan. Namun, efektivitasnya dinilai terbatas karena hanya bersifat temporer dan tidak mengubah perilaku perjalanan secara mendasar.

Banyak rumah tangga justru merespons kebijakan ini dengan membeli kendaraan tambahan yang memiliki pelat nomor berbeda. Fenomena rebound effect ini membuat volume kendaraan di jalan kembali meningkat dalam jangka menengah.

Dalam kerangka Kebijakan TDM, ganjil genap seharusnya diposisikan sebagai kebijakan pendukung, bukan solusi utama. Tanpa integrasi dengan instrumen lain seperti ERP dan tarif parkir, dampaknya akan selalu terbatas.

Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan agar kebijakan transportasi benar-benar mendorong peralihan moda dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

ERP dan Kawasan Rendah Emisi: Strategi Tertunda yang Disorot Kebijakan TDM

Electronic Road Pricing telah lama dibahas sebagai solusi pengendalian lalu lintas di Jakarta, namun hingga kini belum terealisasi. Padahal, kebijakan ini terbukti efektif di berbagai kota besar dunia dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan.

Selain ERP, pengembangan Kawasan Rendah Emisi juga menjadi bagian penting dari Kebijakan TDM. Kawasan ini dirancang untuk membatasi kendaraan bermotor dan memberikan prioritas bagi pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi publik.

Sayangnya, implementasi KRE di Jakarta masih terbatas dan belum memberikan dampak signifikan. Diperlukan perluasan wilayah dan penegakan aturan yang konsisten agar kebijakan ini benar-benar efektif.

Tanpa keberanian politik dan dukungan publik yang kuat, strategi-strategi ini berisiko terus tertunda. Padahal, keberhasilan Kebijakan TDM sangat bergantung pada implementasi instrumen-instrumen tersebut secara terpadu.

Kesimpulan

Kemacetan Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan TDM, ERP, KRE, dan penguatan transportasi publik. Perubahan perilaku menjadi kunci utama.

Analogi Kebijakan TDM menggambarkan bahwa keberhasilan tidak datang dari solusi instan, melainkan strategi matang dan konsistensi eksekusi. Jakarta membutuhkan keberanian untuk mengubah arah kebijakan demi mobilitas yang berkelanjutan.

Jika langkah-langkah tersebut diterapkan secara serius, Jakarta memiliki peluang keluar dari siklus kemacetan yang melelahkan dan menuju kota yang lebih manusiawi.

Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang  lokal

Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Bos Terra Drone Ditahan atas Kasus Kebakaran yang Menelan 22 Korban