Kasus Pemerasan Kemnaker Jadi Sorotan, KPK Panggil Direktur Perusahaan Jasa K3
JAKARTA, incaberita.co.id — Kasus Pemerasan Kemnaker kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muhammad Deny, Direktur PT Mitra Dinamis Yang Utama, sebagai saksi. Ia diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/10/2025). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa KasusPemerasanKemnaker ini menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam tata kelola sertifikasi K3. “KPK berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Semua pihak yang terlibat akan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya kepada wartawan.
Modus Kasus Pemerasan Kemnaker dalam Sertifikasi K3 Sejak 2019
Kasus Pemerasan Kemnaker sudah bergulir sejak 2019. Sertifikasi K3 yang seharusnya hanya membutuhkan biaya Rp 275 ribu justru dipatok hingga Rp 6 juta per sertifikat. Selisih biaya yang dibayarkan oleh perusahaan pengurus sertifikasi K3 ini kemudian mengalir ke sejumlah pihak.
KPK mengungkap total dana yang terkumpul dari modus ini mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 69 miliar disebut mengalir ke Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022-2025 serta ke mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. Fakta ini memperlihatkan bahwa kasus Pemerasan Kemnaker tidak sekadar melibatkan birokrasi kecil, tetapi juga pejabat dengan jabatan strategis.
Dampak Kasus Pemerasan Kemnaker terhadap Dunia Usaha dan Kepercayaan Publik
Kasus Pemerasan Kemnaker membawa dampak luas, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada sertifikat K3 untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Beberapa pengusaha mengaku dirugikan karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan prosedur yang seharusnya berlaku. Seorang pengusaha tambang di Kalimantan, Bambang Setiawan, mengatakan, “Kami merasa diperas. Biaya yang seharusnya murah berubah jadi berkali-kali lipat. Kalau begini, siapa yang berani investasi?”
Sumber Gambar : BeritaNasional
Publik juga semakin resah melihat bagaimana praktik korupsi masih merajalela di lembaga pemerintah. Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Ratna Sari Dewi, menyebut kasus Pemerasan Kemnaker harus menjadi pelajaran penting. “Kasus ini bukan sekadar tentang uang, tetapi tentang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika praktik ini tidak diberantas, masyarakat akan semakin skeptis terhadap layanan publik,” jelasnya.
Harapan Publik atas Penuntasan Kasus Pemerasan Kemnaker oleh KPK
Publik berharap KPK tidak hanya berhenti pada pemanggilan saksi, tetapi juga menindak tegas semua pihak yang terbukti menerima aliran dana. Lembaga antikorupsi didorong untuk memperluas penyelidikan agar tidak ada aktor besar yang lolos dari jeratan hukum. Aktivis antikorupsi, Yudi Pranoto, menegaskan, “Kasus Pemerasan Kemnaker ini adalah ujian serius bagi KPK. Publik ingin bukti nyata bahwa tidak ada yang kebal hukum.”
Di sisi lain, masyarakat menantikan adanya perbaikan sistem pengurusan sertifikat K3 agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kasus serupa tidak terulang kembali. KasusPemerasanKemnaker ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah dan memperbaiki tata kelola birokrasi.
Tanggapan Serikat Pekerja terhadap Kasus Pemerasan Kemnaker
Serikat pekerja turut menyuarakan keprihatinan atas kasus Pemerasan Kemnaker. Mereka menilai praktik korupsi dalam pengurusan sertifikasi K3 mengancam keselamatan buruh di lapangan. Ketua Serikat Pekerja Nasional, Ahmad Syahril, mengatakan, “Kalau sertifikasi saja sudah dipermainkan, bagaimana nasib keselamatan para pekerja? Ini bukan hanya soal uang, tapi soal nyawa.”
Para buruh mendesak pemerintah agar melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem sertifikasi K3. Menurut mereka, keselamatan kerja adalah hak fundamental yang tidak boleh diperdagangkan atau dipolitisasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Pandangan Akademisi Mengenai Reformasi Birokrasi Pasca Kasus Pemerasan Kemnaker
Sejumlah akademisi menilai kasus Pemerasan Kemnaker menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi birokrasi. Prof. Dwi Santoso dari Universitas Gadjah Mada menyebut bahwa praktik pungli seperti ini mencerminkan masih lemahnya pengawasan internal. “Kasus ini adalah bukti bahwa kita perlu digitalisasi layanan publik agar lebih transparan dan minim celah korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa integrasi sistem digital dapat memotong rantai birokrasi yang panjang. Dengan begitu, pengusaha tidak perlu lagi berhadapan langsung dengan oknum yang berpotensi melakukan pungutan liar.
Desakan Publik untuk Audit Menyeluruh Sistem Sertifikasi K3
Aktivis dan masyarakat sipil mendesak pemerintah serta lembaga pengawas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem sertifikasi K3. Mereka menilai audit ini penting untuk menemukan celah yang dimanfaatkan dalam kasus Pemerasan Kemnaker. “Audit independen harus dilakukan, agar publik tahu kelemahan sistem dan langkah perbaikan bisa segera dijalankan,” ungkap aktivis Transparency Watch, Lestari Wulandari.
Publik menilai bahwa langkah audit tidak hanya akan mengungkap kasus lama, tetapi juga menjadi dasar perbaikan agar sistem sertifikasi K3 ke depan lebih kredibel dan bebas dari praktik korupsi. Dengan begitu, dunia usaha bisa lebih yakin dalam menjalankan kewajiban administrasi tanpa harus takut diperas.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Bobon Singgung Gubernur Kalbar Soal Jalan Rusak, Pemerintah Klarifikasi!
