ID Pers Dicabut, Publik Desak Kasus Wartawan CNN Indonesia di Istana
JAKARTA, incaberita.co.id — Kasus ID Pers Dicabut terhadap wartawan CNN Indonesia yang bertugas di Istana Presiden menuai banyak perhatian. Publik menegaskan bahwa kebebasan pers harus dilindungi. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyebut langkah Biro Pers Istana dalam mencabut kartu identitas wartawan bisa menghambat kerja jurnalis.
Peristiwa ID Pers Dicabut ini dianggap berpotensi merusak prinsip kebebasan pers. Tindakan yang menghalangi kerja wartawan tanpa dasar jelas bisa mencederai demokrasi. Dalam pernyataannya, publik meminta semua pihak menghormati kerja wartawan demi menjaga iklim demokrasi di Indonesia.
ID Pers Dicabut dan Sorotan Publik Soal Pencabutan Kartu Wartawan di Istana
Semua pihak diminta menghormati peran dan fungsi pers. Ketiga, Dewan Pers berharap kasus ini tidak terulang agar iklim kebebasan pers tetap terjaga. Keempat, akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut harus segera dipulihkan.
“Kasus ID Pers Dicabut ini menjadi pengingat bahwa pihak istana maupun lembaga pemerintah harus membangun komunikasi yang lebih baik dengan media. Jangan sampai muncul kesan bahwa kebijakan ini adalah bentuk pembatasan kebebasan pers,” kata Komaruddin.
Pernyataan CNN Indonesia dan Sikap Redaksi
CNN Indonesia juga memberi tanggapan resmi. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menjelaskan bahwa kartu identitas pers milik Diana Valencia telah termasuk dalam kasus ID Pers Dicabut oleh staf Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. “Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Tepatnya pada 27 September 2025 pukul 19.15, seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” ujar Titin.
Titin mempertanyakan dasar hukum pencabutan tersebut. CNN Indonesia juga sudah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk meminta penjelasan. “Pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto tentang program makan bergizi gratis (MBG) adalah pertanyaan yang relevan dan menjadi perhatian masyarakat. Tidak seharusnya hal itu menjadi alasan untuk membatasi akses wartawan,” tegasnya.
Jurnalis senior, Ahmad Fauzi, menilai tindakan ID Pers Dicabut ini memberi kesan buruk. “Dalam dunia jurnalisme, kritik dan pertanyaan tajam adalah hal biasa. ID Pers Dicabut hanya memperlihatkan kebijakan sepihak yang bisa mencederai kebebasan pers,” katanya.
Sumber Gambar : DetikNews
Jurnalis senior, Ahmad Fauzi, menilai tindakan ini memberi kesan buruk. “Dalam dunia jurnalisme, kritik dan pertanyaan tajam adalah hal biasa. Dewan Pers sudah tepat menegaskan bahwa kerja wartawan tidak boleh dihambat oleh kebijakan sepihak,” katanya.
Wawancara dengan Akademisi dan Harapan Publik
Dosen komunikasi Universitas Indonesia, Dr. Ratna Sari, memberi pandangan. “Kebebasan pers adalah tanda sehatnya demokrasi. Jika ada kasus ID Pers Dicabut wartawan tanpa alasan jelas, publik bisa melihatnya sebagai bentuk tekanan pada media. Kasus ini harus terus diawasi agar tidak jadi contoh buruk,” jelasnya.
Aktivis pers mahasiswa, Budi Santoso, menambahkan, “Kasus IDPersDicabut ini bukan hanya soal CNN Indonesia, tapi juga soal jurnalis lain yang bisa mengalami hal sama di masa depan.”
Warga Jakarta, Nur Aisyah, ikut bersuara. “Saya menolak kasus IDPersDicabut. Wartawan harus bisa bertanya tanpa takut identitasnya diambil. Kalau media dibatasi, bagaimana publik bisa mendapat informasi yang jernih?” ujarnya.
Publik berharap peristiwa ID Pers Dicabut tetap jadi pengingat penting. Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, media, dan masyarakat sangat penting untuk keterbukaan.
Tanggapan dari Lembaga Pers Internasional yang Menyoroti Kasus ID Pers Dicabut
Kasus ID Pers Dicabut wartawan CNN Indonesia juga mendapat perhatian dari lembaga pers internasional dan memunculkan diskusi panjang di kalangan komunitas media global. Beberapa organisasi jurnalis dunia menyebut bahwa langkah ini bisa menimbulkan citra buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Mereka menilai bahwa kasus ID Pers Dicabut harus dijelaskan secara terbuka agar jurnalis bisa bekerja tanpa rasa takut. Perwakilan dari sebuah asosiasi media regional bahkan menekankan bahwa tindakan seperti ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak sembarangan membatasi akses wartawan.
Refleksi Publik tentang Kasus ID Pers Dicabut dan Dampaknya bagi Demokrasi
Banyak pihak menilai kasus ID Pers Dicabut menjadi bahan refleksi penting bagi masyarakat dan pemerintah. Publik menilai kasus ini sebagai ujian besar untuk menjaga kebebasan pers. Dengan adanya sikap tegas, masyarakat berharap kebebasan media tetap terjaga. Beberapa akademisi menilai bahwa kasus ID Pers Dicabut harus dijadikan momentum memperkuat mekanisme pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.
Refleksi tentang Peran Dewan Pers dalam Menjaga Ruang Demokrasi
Banyak pihak menilai kasus ini menjadi bahan refleksi penting bagi masyarakat dan pemerintah karena menyangkut prinsip dasar demokrasi. Publik melihat Dewan Pers sebagai lembaga yang harus terus vokal membela kepentingan pers dan memastikan kebebasan media tetap terjaga.
Dengan adanya sikap tegas, Dewan Pers diharapkan mampu menjaga ruang demokrasi, memastikan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas, serta membangun hubungan sehat dan setara antara jurnalis dengan pemerintah yang menjadi narasumber utama.
Beberapa akademisi juga menilai bahwa peran Dewan Pers akan semakin penting di masa depan ketika tantangan terhadap kebebasan media semakin kompleks, sehingga kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat lembaga tersebut.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Larangan Merokok di Taman Jatimori Ponorogo Jadi Sorotan Publik
