Bobon Singgung Gubernur Kalbar Soal Jalan Rusak, Pemerintah Klarifikasi!
PONTIANAK, incaberita.co.id — Kasus Bobon Singgung Gubernur Kalbar mencuat setelah influencer asal Kalimantan Barat tesebut mengunggah video jalan rusak parah di wilayah Jelemuk. Dalam videonya, Bobon menyoroti betapa sulitnya warga melintas ketika hujan turun. Ia bahkan menyebut kondisi itu sebagai hal yang memalukan bagi provinsinya sendiri. “Ini Kalimantan Barat cuy, tempat gua ini. Sebagai orang Kalbar gua malu,” ujarnya. Video tersebut sontak viral di media sosial dan langsung menandai akun Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Reaksi publik terhadap kasus Bobon Singgung Gubernur ini pun beragam. Banyak yang mendukung kritik Bobon karena merasa kondisi jalan di beberapa daerah memang memprihatinkan dan butuh perhatian serius pemerintah. Beberapa warga juga ikut mengunggah foto serta video kondisi jalan di daerah mereka sebagai bentuk dukungan dan penguatan suara publik agar pemerintah lebih cepat tanggap.
Respons Norsan atas Kritik Bobon Santoso
Gubernur Ria Norsan merespons kasus Bobon Singgung Gubernur dengan nada terbuka. Melalui akun Instagram, ia menyampaikan terima kasih atas masukan Bobon. Ia lalu menjelaskan bahwa jalan yang dimaksud merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. “Sebelumnya salam kenal Bang Bobon. Karena itu jalan Kabupaten Kapuas Hulu, kewenangan bupati. Sebagai seorang gubernur saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala daerah setempat agar ini jadi atensi lebih lanjut,” kata Norsan.
Norsan menambahkan bahwa sejak awal menjabat, ia sudah mengalokasikan anggaran untuk jalan rusak berat di Kalbar. Namun ia menegaskan bahwa pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten harus dipahami bersama. Saat diwawancarai langsung, Norsan menyatakan, “Kalau jalan kabupaten, maka kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. Kalau jalan provinsi, barulah pemerintah provinsi yang akan mengurusinya.” Pernyataan ini dimaksudkan untuk meluruskan agar masyarakat memahami sistem pengelolaan infrastruktur jalan.
Klarifikasi Bupati Sintang dalam Kasus Bobon Singgung Gubernur Kalbar
Setelah video viral, Fransiskus Diaan yang menjabat sebagai bupati Kapuas Hulu juga segera memberi respon, Ia menegaskan bahwa jalan rusak yang diunggah Bobon bukan berada di Kapuas Hulu, melainkan di Kabupaten Sintang. “Setelah kami cek, lokasi yang dimaksud ada di Dusun Jelemuk, Desa Kayu Dujung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Bukan di Kapuas Hulu,” jelasnya. Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman publik terkait wilayah kewenangan.
Sumber Gambar : BeritaSatu.com
Fransiskus menambahkan bahwa kesalahan terjadi karena ada beberapa daerah yang sama-sama bernama Jelemuk, baik di Kapuas Hulu maupun Sintang. “Di Kapuas Hulu memang ada Desa Jelemuk, Kecamatan Bika, tapi kondisi jalannya tidak separah yang ada di video Bobon,” ungkapnya. Menurut Fransiskus, ruas jalan yang ada di video merupakan bagian dari Jalan Nasional Jalur Paralel Perbatasan yang kewenangannya berada di Pemerintah Pusat. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa ada porsi besar peran pemerintah pusat dalam perbaikan infrastruktur strategis.
Harapan Publik Terhadap Perbaikan Infrastruktur di Kalbar Usai Video Bobon Viral
Kasus Bobon Singgung Gubernur membuka diskusi luas tentang infrastruktur di Kalimantan Barat. Fransiskus mengakui bahwa wilayah Kapuas Hulu yang sangat luas, dengan lebih dari 2.000 kilometer ruas jalan, memang menyulitkan penanganan infrastruktur. Dari total itu, sekitar 1.244 kilometer berstatus jalan kabupaten dan 747 kilometer jalan desa. Anggaran yang terbatas membuat perbaikan jalan harus dilakukan bertahap, sehingga sering kali masyarakat harus bersabar menunggu giliran wilayah mereka diperbaiki.
“Namun saya selaku kepala daerah tetap berupaya semaksimal mungkin. Kami sudah memperbaiki banyak ruas jalan antar kecamatan meski dana terbatas,” tegas Fransiskus. Sementara itu, seorang warga Sintang, Andi Prasetyo, menuturkan, “Kami mendukung kritik Bobon. Suara publik seperti itu harus didengar agar pemerintah lebih cepat bertindak. Jangan sampai masalah jalan rusak ini selalu berulang.” Publik berharap kritik seperti ini tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai masukan yang membangun demi perbaikan bersama di Kalbar.
Perspektif Akademisi dan Aktivis Mengenai Kasus Bobon Singgung Gubernur Kalbar
Beberapa akademisi menilai bahwa kasus Bobon Singgung Gubernur harus dipandang sebagai momen evaluasi penting bagi tata kelola pembangunan di Kalimantan Barat. Menurut Dr. Ratna Wijayanti, pakar kebijakan publik dari Universitas Tanjungpura, kritik publik dari tokoh berpengaruh seperti Bobon bisa menjadi pemicu agar pemerintah daerah maupun pusat segera menyusun strategi infrastruktur yang lebih menyeluruh dan terukur. Ia menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik adalah kunci agar perbaikan infrastruktur tidak hanya bersifat reaktif, tetapi benar-benar berorientasi jangka panjang.
Aktivis lingkungan lokal, Fajar Prakoso, juga menyoroti kasus ini dengan perspektif berbeda. Ia mengatakan, “Jalan rusak bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Jika pemerintah lebih cepat merespons, maka dampak kerusakan jalan terhadap rantai pasok dan akses warga ke fasilitas kesehatan maupun pendidikan dapat diminimalisir.” Pandangan ini memperluas ruang diskusi bahwa kritik Bobon seharusnya dijadikan pijakan untuk kebijakan yang lebih bijak dan berkelanjutan.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Tragedi Brigadir Esco, Sang Istri Briptu Rizka Jadi Tersangka!
