Reformasi Jilid II Bergema di Bundaran HI, BEM UI Turun ke Jalan Bawa Spanduk Indonesia Bangkrut dan Ultimatum 18 Hari untuk Prabowo

JAKARTA, incaberita.co.id – Reformasi Jilid II bergema nyata di jantung Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI turun ke Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat mulai pukul 10.00 WIB. Aksi bertajuk Indonesia Bangkrut ini membawa satu pesan yang sangat jelas: kondisi ekonomi Indonesia sedang gawat dan pemerintahan Prabowo dinilai belum memberikan jawaban yang memadai.

Selain itu, Reformasi Jilid II yang sudah lama didengungkan kini bukan lagi sekadar wacana. Gerakan ini bermula dari aksi BEM SI Jawa Tengah pada 5 Juni 2026 yang memberikan ultimatum 18 hari kepada pemerintah. Jika dalam waktu itu kondisi ekonomi tidak membaik, mahasiswa mengancam akan mengonsolidasikan massa yang jauh lebih besar dari seluruh penjuru Indonesia.

Reformasi Jilid II, Ini Asal Mula Gerakan yang Mengguncang

Sumber gambar : pdiperjuanganbali

Benih Reformasi Jilid II pertama kali ditanam secara terbuka pada Jumat 5 Juni 2026. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI wilayah Jawa Tengah menggelar demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang. Perwakilan mahasiswa dari Semarang dan Surakarta hadir membawa spanduk bertuliskan RIP Rupiah Sekarat dan Turut Berdukacita atas Matinya Rupiah.

Ketua BEM Universitas Sebelas Maret Kailani Rizqi Pratama menjelaskan mengapa angka 18 hari dipilih sebagai tenggat waktu. Angka itu bukan kebetulan. Ia merujuk langsung pada nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah ke angka itu adalah alarm keras yang mengingatkan banyak pihak pada krisis 1998 yang menghancurkan ekonomi dan pada akhirnya meruntuhkan rezim Orde Baru.

Selain itu, pernyataan mengejutkan juga datang dari arah yang tidak terduga. Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel menyampaikan peringatan keras usai menjalani sidang vonis dalam perkara korupsi sertifikasi K3 Kemnaker pada 4 Juni 2026. Noel mewanti-wanti Presiden Prabowo bahwa dalam bulan Juni-Juli akan ada eskalasi politik besar. Ia menyebut konsolidasi kekuatan untuk gerakan itu sudah selesai dan sudah matang.

Lima Tuntutan BEM UI dalam Aksi Indonesia Bangkrut

BEM UI tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa lima tuntutan konkret yang ditujukan langsung kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan-tuntutan itu mencerminkan keresahan yang sudah lama menumpuk di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.

Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Albani Ilmi menyampaikan bahwa aksi Indonesia Bangkrut ini mengerahkan sekitar 1.000 mahasiswa UI. Ia menjelaskan bahwa BEM UI tidak bisa diam melihat kondisi ekonomi yang terus memburuk sementara pemerintah dianggap tidak mengambil langkah yang cukup cepat dan tegas.

Spanduk-spanduk yang dibawa sangat provokatif. Salah satunya berbunyi Rupiah Turun Prabowo Kapan dengan font besar yang langsung menarik perhatian media. Spanduk lain menyinggung Gibran Rakabuming Raka secara langsung. Pilihan kata-kata itu mencerminkan kemarahan yang sudah mencapai titik yang tidak lagi bisa disembunyikan di balik kata-kata sopan.

BBM Pertamax Naik Rp16.250, Pemicu Tambahan yang Memperparah

Salah satu pemicu paling langsung yang mempercepat konsolidasi gerakan Reformasi Jilid II adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Per 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Kebijakan itu diumumkan di saat rupiah sedang tertekan dan daya beli masyarakat sudah melemah akibat berbagai tekanan ekonomi yang bertumpuk.

Reaksi publik sangat cepat. Aksi spontan langsung pecah di berbagai kota. Di Jakarta Pusat, sekelompok massa memilih Kawasan Cikini sebagai titik kumpul pada Rabu malam 10 Juni 2026. Mereka bergerak tanpa koordinasi resmi. Akibatnya aparat turun tangan karena tidak ada dokumen pemberitahuan yang diajukan sebelumnya. Massa dibubarkan. Insiden itu menjadi peringatan awal tentang betapa tipisnya batas antara aksi yang diakomodasi dan aksi yang dianggap melanggar ketentuan.

Kenaikan Pertamax ini menambah panjang daftar keluhan yang sudah ada. Rupiah yang melemah membuat harga-harga barang impor naik. IHSG yang babak belur mencerminkan kepanikan investor. Dan kini BBM ikut naik. Bagi jutaan rakyat kecil, kombinasi itu terasa sangat mencekik.

Reformasi Jilid II, Ini Respons BIN dan TNI

Gerakan Reformasi Jilid II langsung memancing respons dari aparat keamanan negara. Kepala Badan Intelijen Negara Herindra berbicara di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Ia memilih nada yang hati-hati namun tegas.

Herindra tidak memberikan tekanan langsung kepada mahasiswa. Namun pesannya sangat jelas. Ia meminta semua pihak berpikir tentang dampak jangka panjang dari gerakan yang tidak terkendali. Menurutnya kepentingan nasional harus diletakkan di atas kepentingan kelompok. Pernyataan itu dibaca banyak pihak sebagai sinyal bahwa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan eskalasi gerakan ini dari jauh.

TNI juga tidak tinggal diam. Panglima TNI menyatakan bahwa institusi militer siap 24 jam untuk mengawal situasi jika diperlukan. Pernyataan itu keluar beberapa hari sebelum aksi 12 Juni digelar. Kesiapsiagaan TNI ini menunjukkan bahwa pemerintah menilai potensi eskalasi gerakan mahasiswa sebagai hal yang perlu diantisipasi secara serius.

Reformasi Jilid II, Kapolri Janji Kawal Humanis dan Hormati Hak Pendapat

Berbeda dari BIN dan TNI yang lebih menekankan stabilitas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih nada yang lebih terbuka. Ia menyatakan Polri menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Sigit berjanji institusinya tidak akan menghalangi hak rakyat menyuarakan pendapat. Ia meminta seluruh anggotanya bertugas dengan cara yang tidak memancing konfrontasi. Ia juga meminta seluruh peserta aksi menjaga suasana agar tujuan mereka bisa tersampaikan dengan baik tanpa berujung pada situasi yang merugikan semua pihak.

Namun demikian, kejadian di Cikini pada 10 Juni malam memperlihatkan bahwa batas antara pengawalan humanis dan pembubaran paksa bisa sangat tipis ketika massa mulai melampaui batas yang ditetapkan aparat.

Reformasi Jilid II: Ultimatum Berakhir 23 Juni, Ini yang Akan Terjadi

Tenggat waktu 18 hari yang diberikan BEM SI Jateng pada 5 Juni 2026 akan berakhir pada sekitar 23 Juni 2026. Jika dalam waktu itu pemerintah tidak menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi, mahasiswa berjanji akan mengonsolidasikan massa yang jauh lebih besar.

Aksi 12 Juni di Bundaran HI ini bisa dilihat sebagai pemanasan. Ini adalah demonstrasi bahwa gerakan ini nyata dan memiliki basis massa yang cukup signifikan. Namun ini belum puncaknya. Jika BEM SI menepati ancamannya dan berhasil mengonsolidasikan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk turun serentak setelah 23 Juni, skala gerakan itu bisa jauh lebih besar dari yang terjadi hari ini.

Pemerintah kini memiliki waktu yang sangat sempit. Langkah konkret untuk menstabilkan rupiah, menahan laju kenaikan harga, dan memberikan sinyal kepercayaan kepada publik adalah jawaban yang paling dibutuhkan sebelum tenggat itu tiba.

Penutup: Reformasi Jilid II, Sinyal yang Tidak Bisa Diabaikan

Reformasi Jilid II adalah nama yang sangat berat. Ia membawa memori kolektif tentang 1998. Tentang mahasiswa yang berhasil menggulingkan rezim yang sudah berkuasa 32 tahun. Ketika mahasiswa memakai nama itu, bukan kebetulan. Itu adalah sinyal yang sangat disengaja.

Pemerintahan Prabowo kini menghadapi ujian yang sangat serius. Bukan dari luar negeri, bukan dari lawan politik, tapi dari generasi muda yang turun ke jalan dengan spanduk Indonesia Bangkrut di tangan. Apakah sinyal itu akan didengar dan dijawab dengan tindakan nyata, atau justru diabaikan hingga volume tuntutan itu makin keras dan sulit dikendalikan.

Eksplorasi lebih dalam Tentang topik: Lokal

Cobain Baca Artikel Lainnya Seperti: Iran Umumkan Penutupan Selat Hormuz untuk Semua Kapal Usai Serangan Baru AS, Harga Minyak Langsung Melonjak