Program TORA dan Upaya Pemerintah Hapus Kemiskinan Ekstrem
JAKARTA, incaberita.co.id — Program TORA menjadi salah satu upaya besar pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menegaskan bahwa redistribusi tanah negara melalui Program TORA adalah langkah konkret dalam memberikan akses kepemilikan aset produktif bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan.
Perubahan strategi pengentasan kemiskinan yang kini menyasar distribusi aset menjadi penanda penting bahwa pemerintah ingin memberikan solusi berkelanjutan. Program TORA bukan sekadar bantuan sementara, tetapi pijakan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri. Hal ini berjalan seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pemberdayaan masyarakat di luar skema bantuan sosial semata.
Dengan tujuan menyasar masyarakat desil I dan II, Program TORA dirancang agar mampu memberikan manfaat langsung kepada kelompok yang paling rentan. Redistribusi tanah diharapkan menjadi titik awal bagi mereka untuk membangun usaha, mengembangkan produksi, dan memperkuat kemandirian ekonomi.
Target Satu Juta Penerima dalam Program TORA
Pemerintah menargetkan setidaknya satu juta warga miskin ekstrem menjadi penerima manfaat Program TORA pada tahun 2025–2026. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Langkah ini diawali dengan pemetaan lokasi TORA dan daerah-daerah yang memiliki konsentrasi warga miskin ekstrem. Dengan demikian, distribusi tanah negara dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada penerima. Program TORA diproyeksikan tidak hanya menyasar lahan produktif, tetapi juga kawasan yang dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru.
Target besar ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pemerataan kepemilikan aset produksi sebagai fondasi penting menuju kesejahteraan nasional. Program TORA diharapkan menjadi instrumen baru dalam pertumbuhan inklusif di berbagai wilayah Indonesia.
Kolaborasi Kementerian dan Lembaga dalam Implementasi
Program TORA tidak dapat berjalan sendiri. Untuk mencapai target satu juta penerima, diperlukan koordinasi kuat antar-kementerian dan lembaga. Kemenko PM bertindak sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan pelaksanaan di lapangan, sementara ATR/BPN memastikan penyediaan dan verifikasi lahan negara yang siap untuk didistribusikan.
Sumber Gambar : IDX Chanel
Sinergi ini penting agar setiap bidang mampu bekerja sesuai mandatnya. ATR/BPN memetakan lahan TORA, Kemenko PM mengoordinasikan sasaran masyarakat, sementara kementerian teknis lainnya menyiapkan dukungan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas penerima manfaat. Melalui kolaborasi tersebut, Program TORA dapat dijalankan secara efektif.
Pemerintah menegaskan bahwa redistribusi tanah tidak hanya berhenti pada pemberian sertifikat. Penerima Program TORA akan mendapatkan program lanjutan seperti pemberdayaan usaha, akses modal, serta pendampingan agar tanah yang diberikan mampu memberikan hasil optimal secara produktif.
Perubahan Paradigma Pengentasan Kemiskinan
Program TORA mencerminkan perubahan paradigma besar dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Jika sebelumnya pemerintah banyak menyalurkan bantuan sosial, kini fokus bergeser kepada pemberdayaan masyarakat berbasis kepemilikan aset produksi. Tanah sebagai salah satu aset paling strategis diyakini mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi penerimanya.
Menurut Cak Imin, distribusi tanah merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan paling efektif dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini karena tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, usaha kecil, maupun bentuk produksi lain yang relevan dengan karakter daerah setempat. Melalui Program TORA, warga miskin ekstrem diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri.
Paradigma baru ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun masyarakat yang tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu berkembang melalui kepemilikan aset produktif. Program TORA menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi tersebut.
Optimisme Pemerintah Terhadap Keberhasilan Program TORA
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan optimisme bahwa Program TORA dapat berjalan sesuai target. Ia menegaskan bahwa ketersediaan lahan sudah dipetakan dan siap untuk didistribusikan kepada satu juta penerima manfaat. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, program ini akan terus dievaluasi agar pelaksanaan di lapangan tidak hanya administratif tetapi juga berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Pemerintah berkomitmen memastikan tanah yang didistribusikan benar-benar sampai kepada warga miskin ekstrem sesuai mandat Inpres 8/2025.
Optimisme ini juga didukung sinergi lintas lembaga yang akan terus diperkuat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Program TORA diharapkan menjadi program nasional yang mampu menghapus kemiskinan ekstrem secara struktural.
Fondasi Baru Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Program TORA menjadi langkah monumental dalam perjalanan Indonesia menghapus kemiskinan ekstrem. Melalui redistribusi tanah negara kepada satu juta warga miskin ekstrem, pemerintah menghadirkan solusi jangka panjang yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
Dengan paradigma baru yang mengutamakan kepemilikan aset produksi, ProgramTORA membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan yang lebih permanen. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Jika dilaksanakan sesuai rencana, Program TORA berpotensi menjadi program nasional paling berdampak dalam menciptakan keadilan sosial dan menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Pertamina Teken MoU Strategis di KTT G20 Afrika Selatan
