Gibran Panggil Purbaya, Bahas Pemangkasan Dana Daerah dan Solusi Ekonomi

JAKARTA, incaberita.co.id  – Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hari ini menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan itu,  Gibran panggil Purbaya  untuk membahas keluhan sejumlah kepala daerah terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Menurut Purbaya, dirinya memahami kekhawatiran tersebut. Namun, kebijakan anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal nasional. Ia mengakui belum dapat berbuat banyak dalam jangka pendek, tetapi memastikan akan melakukan peninjauan kembali bila kondisi ekonomi membaik.

Gibran Panggil Purbaya untuk Cari Solusi Dana Daerah

Dalam pembicaraan itu, Gibran panggil Purbaya bukan hanya untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga untuk mencari solusi konkret bagi daerah yang terdampak pemangkasan dana. Purbaya menjelaskan bahwa Kemenkeu akan melakukan evaluasi ulang terhadap alokasi TKD setelah melihat serapan anggaran daerah pada triwulan pertama tahun depan.

“Saya minta Pemda merapikan belanja di triwulan I tahun depan. Nanti kita lihat bagaimana serapannya dan apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau hasilnya bagus, tentu akan menjadi pertimbangan untuk menambah alokasi di triwulan berikutnya,” tutur Purbaya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak bermaksud membebani daerah, melainkan menjaga keseimbangan keuangan nasional. “Kalau ekonomi membaik, pendapatan negara juga meningkat. Artinya, kita bisa berbagi lebih banyak ke daerah. Jadi jangan terlalu cemas, karena kita juga memikirkan stabilitas nasional,” lanjutnya.

Seorang sumber dari lingkaran Istana yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa Gibran menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Beliau (Gibran) ingin Kemenkeu lebih terbuka terhadap aspirasi daerah dan menghindari kesalahpahaman yang bisa memperkeruh hubungan antar lembaga,” ujarnya.

Purbaya dan Kepala Daerah Merespon Baik Panggilan Gibran

Pertemuan Gibran panggil Purbaya juga disambut positif oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Sebanyak 18 gubernur sebelumnya telah menemui pihak Kemenkeu untuk menyampaikan permohonan agar dana transfer tidak dipotong pada tahun anggaran 2026.

Ketua APPSI, Ridwan Kamil, dalam keterangan tertulisnya menyebut langkah Gibran sebagai upaya yang patut diapresiasi. “Kami senang mendengar bahwa Pak Gibran turun langsung mendengar keluhan daerah dan memfasilitasi dialog dengan Menkeu. Ini bentuk sinergi nyata antara pusat dan daerah,” katanya.

Sumber Gambar : Tinta Global

Ia berharap hasil pertemuan tersebut membawa dampak positif terhadap pemerataan fiskal. “Jika komunikasi berjalan baik, kami yakin keuangan daerah akan lebih sehat dan pembangunan di berbagai wilayah tetap berjalan,” tambahnya.

Selain itu, beberapa kepala daerah juga menyampaikan harapan serupa. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, “Kami menghargai langkah Pak Gibran yang cepat merespons keresahan daerah. Semoga setelah Gibran panggil Purbaya, ada keputusan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.”

Evaluasi Anggaran dan Tantangan Keuangan 2026

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pada triwulan ketiga tahun 2026. Evaluasi ini akan menentukan apakah dana transfer bisa kembali ditingkatkan. “Nanti triwulan III kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus dan penerimaan negara meningkat, kita bisa menambah porsi dana ke daerah,” jelasnya.

Ia juga menyebut pentingnya transparansi dan disiplin fiskal di tingkat daerah. “Saya akan kembalikan kalau mereka bagus. Kalau nggak bagus, ya ngapain. Kita butuh daerah yang akuntabel dan mampu menyerap anggaran dengan efektif,” ucap Purbaya menegaskan.

Dalam wawancara lanjutan dengan Master SolveIt News, ekonom senior Universitas Indonesia, Dr. Reza Mahendra, menilai pertemuan Gibran panggil Purbaya sebagai langkah proaktif yang penting. “Gibran memahami bahwa kebijakan fiskal tidak bisa hanya dilihat dari sisi pusat. Kesejahteraan daerah menjadi indikator nyata keberhasilan ekonomi nasional,” jelas Reza.

Ia menambahkan, “Kalau koordinasi seperti ini terus berjalan, kita akan melihat hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih seimbang. Gibran dan Purbaya menunjukkan sinergi yang sehat di tengah tekanan fiskal global.”

Dampak Ekonomi dan Harapan Publik setelah Gibran Panggil Purbaya

Publik menanggapi positif pertemuan Gibran panggil Purbaya yang dianggap sebagai simbol keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan aspirasi daerah. Pengamat kebijakan publik, Dwi Prasetyo, mengatakan bahwa langkah ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

“Selama ini hubungan pusat dan daerah sering tegang karena kurang komunikasi. Dengan Gibran panggil Purbaya, publik melihat bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik. Ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan fiskal bisa lebih adil,” katanya.

Di sisi lain, beberapa pelaku ekonomi daerah berharap pertemuan itu menghasilkan keputusan konkret. Ketua Kadin Sulawesi Selatan, Andi Fadli, mengungkapkan, “Kami berharap ada kejelasan terkait jadwal penyaluran dana transfer. Banyak proyek infrastruktur tertunda karena anggaran belum turun. Semoga hasil pertemuan ini mempercepat proses birokrasi.”

Sebagai penutup, Purbaya menegaskan bahwa keseimbangan ekonomi nasional menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyampaikan optimisme bahwa hasil evaluasi ekonomi mendatang akan memberikan ruang bagi peningkatan anggaran daerah. “Yang penting kita jaga dulu stabilitasnya. Kalau ekonomi kita membaik, semua pihak akan diuntungkan,” pungkasnya.

Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal

Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Sidang Praperadilan Delpedro, Yusril Pastikan Tak Ada Intervensi dalam Proses Hukum