Ferry Irwandi Terjerat Dugaan Tindak Pidana hingga Kritik Publik!
JAKARTA, incaberita.co.id — Ferry Irwandi, konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, mendadak jadi sorotan publik setelah Dansatsiber TNI menemukan dugaan tindak pidana yang melibatkan dirinya. Brigjen Juinta Omboh Sembiring mengatakan, temuan itu didapat dari patroli siber dan langsung dikonsultasikan ke Polda Metro Jaya. Meski begitu, ia tidak merinci dugaan tindak pidana yang dimaksud, dan menyebut hal itu menjadi domain penyidik.
Reaksi Ferry Irwandi Atas Tuduhan dan Tudingan TNI
Saat dihubungi, Ferry Irwandi awalnya mengaku belum mengetahui adanya tuduhan tersebut. Lewat akun Instagram pribadinya, ia kemudian menanggapi secara terbuka. Ferry menegaskan dirinya tidak pernah kabur dan nomor ponselnya tetap aktif.
Sumber Gambar : BeritaNasional
“Dear jenderal, saya tidak lari kemana-mana… saya siap menghadapi semuanya. Ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara” tulis Ferry Irwandi. Dalam unggahan lain, ia menambahkan,
“Saya ini dibesarkan dalam tradisi berpikir kritis. Jadi jika ada yang menuding, saya lebih memilih menjawab dengan fakta dan keberanian”
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Ferry siap melawan segala tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Kontroversi Pencemaran Nama Baik dan Aturan Hukum
Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa Dansatsiber TNI ingin melaporkan Ferry Irwandi terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI. Namun, AKBP Fian Yunus menegaskan, putusan MK menyatakan institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik, melainkan individu. Konsultasi pun masih berlanjut untuk menentukan arah hukum. Situasi ini menimbulkan perdebatan di publik terkait batasan wewenang militer dalam ranah hukum sipil.
Kritik Koalisi Masyarakat Sipil dalam Kasus Ferry Irwandi
Kasus Ferry Irwandi memantik reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil yang beranggotakan berbagai LSM seperti Imparsial, Setara Institute, hingga LBH APIK. Mereka menilai langkah TNI justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber.
“Upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi menguatkan sinyal untuk menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil” demikian pernyataan mereka.
Koalisi mendesak agar TNI menempuh jalur hukum yang sah sehingga masyarakat bisa mengetahui fakta sebenarnya tanpa ada intervensi terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang berita lokal
Baca juga artikel menarik lainnya mengenai Banjir Bandang Terjang NTT, Desa Terisolir Hingga 4 Warga Tewas
