Siapa yang Bertanggung Jawab Perkara Hutang Whoosh?

Jakarta, incaberita.co.id – Untuk memahami masalah Perkara Hutang Whoosh, kita harus mulai dari awal: apa itu Whoosh, siapa yang terlibat, dan bagaimana pendanaannya.

Whoosh adalah nama merek untuk Kereta Cepat Jakarta–Bandung, sebuah proyek kereta cepat yang digarap oleh konsorsium KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Konsorsium ini dibentuk dari kerja sama antara sejumlah BUMN Indonesia dan perusahaan kereta asal Tiongkok.

Dari pihak Indonesia, beberapa BUMN yang tergabung antara lain KAI, Wijaya Karya (WIKA), Jasa Marga, dan PTPN melalui wadah bernama PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang menguasai 60 persen saham. Sementara 40 persennya dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok.

Pendanaan proyek ini sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Jumlah total investasi proyek Whoosh mencapai sekitar 7,2 miliar dolar AS atau lebih dari Rp100 triliun setelah pembengkakan biaya. Sebagian besar pembiayaan tambahan muncul untuk menutup cost overrun atau kenaikan biaya di luar perencanaan awal.

Kondisi ini menciptakan situasi di mana konsorsium Indonesia—terutama KAI sebagai pemegang saham utama dalam PSBI—ikut menanggung beban finansial besar. Bahkan dalam laporan keuangannya, KAI mencatatkan beban bunga yang signifikan akibat proyek ini.

Sejak awal, tanggung jawab finansial atas utang Whoosh terbagi antara:

• Konsorsium KCIC, sebagai entitas proyek dan pemegang kontrak.

• Pemegang saham Indonesia (melalui PSBI dan KAI), sebagai investor utama.

• Kreditur (CDB dan lembaga keuangan lain), sebagai penyedia dana.

• Pemerintah Indonesia, yang kini mulai ikut serta dalam penyelesaian lewat lembaga keuangan negara seperti Danantara.

Namun, meski beban terbagi, masyarakat tetap mempertanyakan: siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab?

Siapa yang Dianggap “Bertanggung Jawab” Menurut Publik dan DPR

Image Source: KONTAN

Dalam berbagai rapat kerja di DPR RI, utang proyek Whoosh menjadi sorotan tajam terhadap KAI. Para anggota dewan menilai, meskipun KAI mencatat keuntungan dari bisnis kereta reguler, beban proyek Whoosh bisa menyeret neraca keuangan BUMN itu ke zona merah.

Beberapa poin yang menjadi perhatian DPR antara lain:

• Karena KAI memegang saham mayoritas dalam PSBI dan menjadi pemimpin konsorsium, publik menuntut agar manajemen menjelaskan seberapa besar beban utang yang masuk ke KAI dan bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis utama.

• Beban bunga dari pinjaman Tiongkok mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun, jumlah yang dianggap terlalu berat untuk ditanggung satu perusahaan.

• DPR menegaskan bahwa restrukturisasi utang tidak boleh hanya berupa “penundaan pembayaran”, tetapi harus menyentuh akar masalah.

• Bahkan ada wacana agar aset Whoosh dilepas atau dialihkan agar tidak membebani keuangan KAI.

Dengan kondisi tersebut, KAI menjadi pihak yang paling disorot publik dan legislatif, meski sebenarnya tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada satu entitas saja.

Beban Utang Whoosh: Seberapa Berat dan Apa Saja Komponennya

Menentukan tanggung jawab harus didasarkan pada fakta keuangan yang jelas. Berikut beberapa data penting tentang beban utang proyek Whoosh:

3.1 Jumlah Utang dan Beban Bunga

• Total utang proyek mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116 triliun.

• Sekitar 75 persen di antaranya berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga antara 3,5–4 persen per tahun.

• Beban bunga per tahun diperkirakan mencapai Rp2 triliun, sementara beban keuangan yang masuk ke laporan KAI sudah menembus Rp1,5 triliun pada 2024.

3.2 Pembengkakan Biaya dan Tambahan Modal

Biaya proyek yang semula direncanakan jauh lebih kecil melonjak lebih dari 1,2 miliar dolar AS, akibat pembebasan lahan yang terlambat dan faktor eksternal seperti pandemi. Untuk menyeimbangkan pembiayaan, modal konsorsium harus ditambah—dan ini berarti, pihak Indonesia ikut menambah porsi investasinya.

3.3 Dampak terhadap Laporan Keuangan KAI

Karena KAI memiliki saham mayoritas, sebagian beban keuangan proyek tercermin dalam laporan keuangannya. Akibatnya, laba bersih KAI dari bisnis reguler tidak cukup untuk menutupi beban proyek besar seperti Whoosh. Tanpa restrukturisasi, ada risiko KAI akan kesulitan menjaga kinerja dan pelayanan publik.

Pemerintah dan Danantara: Siapa yang Kini Mengambil Alih Tanggung Jawab

Ketika masalah membesar, pemerintah Indonesia ikut turun tangan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini kini berperan penting dalam mengatur restrukturisasi utang proyek Whoosh.

Proses yang dilakukan melibatkan:

• Negosiasi ulang dengan pihak Tiongkok, termasuk perubahan jadwal pembayaran dan suku bunga.

• Restrukturisasi internal konsorsium agar operasional Whoosh lebih efisien.

• Kemungkinan pengalihan aset atau kepemilikan untuk mengurangi beban keuangan BUMN.

• Pendekatan diplomatik melalui koordinasi antar-pemerintah Indonesia dan Tiongkok.

Pemerintah menegaskan, penyelesaian utang Whoosh harus komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar menunda masalah ke masa depan.

Namun, karena proyek ini berstatus proyek strategis nasional, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar penyelesaiannya tidak membebani keuangan negara secara permanen.

Tantangan Penyelesaian dan Potensi Dampak Ekonomi

Meski upaya restrukturisasi sedang berjalan, banyak tantangan yang mengintai di baliknya.

5.1 Negosiasi Rumit dengan Pihak Tiongkok

Sebagian besar dana proyek berasal dari Tiongkok, sehingga restrukturisasi tidak bisa dilakukan sepihak. Proses ini melibatkan jalur diplomatik dan hukum internasional, yang sering memakan waktu lama.

5.2 Kepercayaan Investor dan Publik

Investor domestik dan global kini memantau langkah pemerintah. Jika restrukturisasi gagal, kredibilitas proyek infrastruktur BUMN bisa goyah, dan kepercayaan pasar akan menurun.

5.3 Dampak terhadap Kinerja Keuangan Negara

Beban bunga dan pembiayaan ulang dapat mempengaruhi stabilitas fiskal, terutama jika pemerintah akhirnya harus turun tangan lewat penyertaan modal negara.

5.4 Risiko Jangka Panjang

Meski restrukturisasi berhasil, beban operasional dan perawatan tetap besar. Jika Whoosh tidak bisa menghasilkan pendapatan memadai, proyek ini bisa menjadi liabilitas jangka panjang bagi konsorsium dan negara.

Tanggung Jawab: Dari Manajemen hingga Negara

Pertanyaan besar tetap sama: siapa yang bertanggung jawab atas utang Whoosh?

Jawabannya tidak bisa tunggal, karena setiap pihak punya peran berbeda:

1. Manajemen KCIC dan Konsorsium Proyek
   Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan risiko, perencanaan keuangan, dan efisiensi operasional. Jika terjadi pembengkakan biaya, kesalahan manajerial bisa jadi salah satu penyebabnya.

2. Pemegang Saham Domestik (KAI, WIKA, Jasa Marga, PTPN)
   Karena mereka merupakan investor, mereka juga menanggung risiko dan tanggung jawab atas proyek ini.

3. Pemerintah Indonesia
   Sebagai pemegang otoritas dan pemberi izin proyek strategis nasional, pemerintah punya tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan penyelesaian tidak membebani masyarakat atau keuangan negara.

4. Kreditur Asing (CDB dan pihak Tiongkok)
   Sebagai pemberi pinjaman, mereka juga berperan dalam skema restrukturisasi dan negosiasi ulang agar proyek tetap berjalan tanpa gagal bayar.

Dengan kata lain, tanggung jawab proyek Whoosh bersifat kolektif, bukan individual.

Pelajaran dari Perkara Hutang Whoosh untuk Proyek Infrastruktur ke Depan

Kisah utang Whoosh menjadi cermin berharga untuk proyek-proyek besar lain di masa depan. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil:

7.1 Analisis Risiko yang Lebih Mendalam

Setiap proyek harus diawali dengan kajian menyeluruh: dari biaya lahan, potensi sosial, hingga kemungkinan keterlambatan.

7.2 Struktur Pembiayaan yang Sehat

Proporsi antara modal sendiri dan pinjaman harus seimbang. Ketergantungan berlebihan pada utang asing berpotensi menimbulkan risiko finansial.

7.3 Transparansi Publik dan Audit Independen

Setiap proyek strategis harus diawasi oleh lembaga audit independen agar publik tahu bagaimana uang negara digunakan.

7.4 Reformasi Model Bisnis

Proyek infrastruktur seperti Whoosh harus diarahkan menjadi unit usaha yang produktif—tidak hanya mengandalkan subsidi, tetapi juga mengembangkan sumber pendapatan lain seperti wisata, logistik, dan pariwisata.

7.5 Kesiapan Pemerintah sebagai Regulator dan Penjamin

Keterlibatan pemerintah harus terukur. Intervensi harus dilakukan hanya ketika menyangkut kepentingan publik dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Kesimpulan: Hutang Whoosh dan Pembagian Tanggung Jawab

Perkara Hutang Whoosh bukan sekadar soal angka atau pinjaman luar negeri. Ini adalah cerminan dari tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur nasional: antara ambisi dan realita finansial.

Siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya tersebar di berbagai tangan:

• KCIC dan manajemennya sebagai pelaksana proyek.

• KAI dan BUMN lain sebagai pemilik saham domestik.

• Pemerintah sebagai pengambil keputusan strategis dan pengawas fiskal.

• Kreditur Tiongkok sebagai penyedia dana yang ikut menanggung risiko.

Restrukturisasi utang kini menjadi jalan tengah yang sedang ditempuh. Namun hasil akhirnya akan menjadi ujian besar bagi kebijakan publik Indonesia — apakah mampu menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan tanggung jawab finansial yang berkelanjutan.

Jika satu pelajaran bisa diambil, mungkin ini: setiap proyek besar harus dimulai dengan transparansi dan diakhiri dengan tanggung jawab.
Karena hutang bisa dilunasi, tapi kehilangan kepercayaan publik — itu jauh lebih mahal.

Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Lokal

Baca Juga Artikel Dari: Ragunan Night Zoo: Eksperimen Wisata Malam Kebun Binatang